Bareskrim-Kejagung Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Prabowo Jumat 20 November

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11).

"Nah hari ini secara internal kami akan melaksanakan gelar, bahwa penyidikan ini prosedural, bahwa penyidikan ini profesional berdasarkan fakta semuanya, sehingga kami juga merencanakan besok, ya, setelah kami melaksanakan gelar internal, besok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU," kata Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (19/11).

Susatyo mengatakan, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada Rabu (11/11). Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti.

Menurut Susatyo, penyidik masih mendalami tiga unsur dalam dugaan tindak pidana makar, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.

"Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana. Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim juga mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengikuti gelar perkara internal. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan objektif dan sesuai prosedur.

Susatyo menyebut, seluruh pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan dokumen dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Termasuk memeriksa para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.

"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," jelas Susatyo.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," lanjutnya.

Bareskrim masih menggunakan konstruksi pasal yang sama seperti saat menerbitkan laporan polisi, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.

Susatyo mengatakan, hasil gelar perkara bersama JPU akan menjadi bagian dari perkembangan penyidikan yang disampaikan kepada publik. Bareskrim berencana memberikan keterangan resmi setelah proses tersebut.

"Makanya nanti lengkapnya nanti setelah press conference, karena berarti hari ini kita gelar di internal, besok kita gelar di kejaksaan ya, dan besok baru nanti akan kami sampaikan juga kepada masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah sejumlah rumah yang diduga digunakan sebagai posko dalam penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (17/11). Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi lain untuk mencari alat bukti dan mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Dalam perkara penyadapan ilegal, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Ahrie Sonta (AS), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).