Belajar dari Nabi Yusuf, Menjaga Dana Haji agar Tak Mengorbankan Generasi Mendatang
PerbesarKisah Nabi Yusuf AS yang menyimpan hasil panen untuk menghadapi masa paceklik dapat menjadi pelajaran untuk pengelolaan keuangan haji Indonesia. Dana yang tersedia hari ini tidak hanya harus memberikan manfaat bagi jemaah yang segera berangkat, tetapi juga harus tetap terjaga bagi jutaan calon jemaah yang masih menunggu giliran.
Prinsip itu menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana umat yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa dana yang dikelola lembaganya bukan sekadar instrumen investasi, melainkan amanah ratusan juta umat Islam di Indonesia.
"Bagi kami, uang jemaah bukan sekadar dana kelolaan. Itu adalah amanah. Dana tersebut berasal dari jutaan umat Islam yang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Fadlul kepada kumparan, Sabtu (14/11).
Pada akhir 2025, BPKH mencatat dana kelolaan haji sebesar Rp180,74 triliun dengan nilai manfaat yang dibukukan mencapai Rp12,05 triliun.
Fadlul mengatakan pengelolaan dana tersebut harus menjaga keseimbangan antara keamanan, produktivitas, likuiditas, prinsip syariah, dan keberlanjutan.
"Jadi, ukuran kami sederhana: dana jemaah harus aman, berkembang secara sehat, tersedia ketika dibutuhkan, dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada umat," ujarnya.
Pelajaran Nabi Yusuf Menyiapkan Masa Depan
Dalam Surah Yusuf ayat 47-49, Al-Qur'an mengisahkan bagaimana Nabi Yusuf AS memberikan petunjuk untuk menghadapi masa sulit yang akan datang.
Ketika Mesir diperkirakan mengalami tujuh tahun masa subur yang kemudian disusul tujuh tahun paceklik, Nabi Yusuf menganjurkan masyarakat menyimpan sebagian besar hasil panen.
Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 47 yang artinya: "Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."
Dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hasil panen dianjurkan tetap disimpan dalam tangkainya agar lebih tahan lama. Persediaan itu dipersiapkan untuk menghadapi masa paceklik.
Kisah tersebut menggambarkan pentingnya perencanaan jangka panjang, pengendalian penggunaan sumber daya, dan persiapan menghadapi ketidakpastian.
Meski bukan dalil khusus mengenai pengelolaan dana haji, prinsip kehati-hatian dalam kisah Nabi Yusuf dapat menjadi refleksi bagi pengelolaan keuangan yang manfaatnya dibutuhkan lintas generasi.
Dalam konteks haji Indonesia, nilai manfaat yang dihasilkan dari pengembangan dana harus digunakan secara terukur agar tetap mampu mendukung kebutuhan jemaah pada masa mendatang.
Fadlul menyebut prinsip tersebut sebagai keadilan antargenerasi.
"Prinsip utama yang kami jaga adalah keadilan antargenerasi jemaah. Dana haji bukan hanya milik kepentingan jemaah yang berangkat tahun ini, tetapi juga berkaitan dengan jutaan calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan dalam jangka panjang," katanya.
Menjaga Hak Jemaah yang Masih Mengantre
Pada penyelenggaraan haji 2025, pemerintah dan DPR menyepakati komposisi pembiayaan sebesar 62 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah dan 38 persen dari nilai manfaat.
Skema tersebut membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung jemaah yang berangkat.
Namun, penggunaan nilai manfaat juga harus memperhatikan keberlanjutan dana bagi calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
Menurut Fadlul, pada 2025 BPKH mengalokasikan Rp4,4 triliun nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu melalui rekening virtual. Realisasinya sudah mencapai 100 persen dari target.
"Jemaah yang berangkat hari ini berhak memperoleh manfaat, tetapi jemaah yang masih menunggu juga mempunyai hak yang harus kita lindungi. Itulah makna keadilan antargenerasi dalam pengelolaan keuangan haji," ujarnya.
Fadlul mengatakan kemampuan nilai manfaat tidak tanpa batas. Biaya penyelenggaraan haji dalam jangka panjang dipengaruhi inflasi, nilai tukar, biaya penerbangan, harga layanan di Arab Saudi, dan berbagai perubahan ekonomi.
Karena itu, pengelolaan keuangan haji memerlukan perencanaan yang mempertimbangkan sejumlah skenario untuk 10 hingga 20 tahun mendatang.
"Nilai manfaat memang harus membantu jemaah hari ini, tetapi jangan sampai bantuan hari ini mengurangi kemampuan kita memenuhi hak jemaah di masa depan," tegasnya.
MUI Ingatkan Dana Jemaah Harus Dijaga
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam menekankan bahwa uang yang telah disetorkan calon jemaah merupakan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan mereka.
"Bagi pengelola keuangan haji, uang yang diamanahkan oleh jemaah haji harus dijaga secara baik, dikelola secara amanah untuk kebaikan jemaah, serta digunakan untuk kepentingan jemaah yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan lain," kata Asrorun kepada kumparan, Sabtu (14/11/2026).
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan hak jemaah sebagai dasar pengelolaan keuangan haji.
Dalam Al-Qur'an, prinsip kehati-hatian terhadap harta yang berada dalam tanggung jawab orang lain juga tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 6 yang artinya: "Dan janganlah kamu memakannya secara berlebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa."
Ayat tersebut secara khusus membahas perlindungan harta anak yatim oleh walinya.
Dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Imam Al-Qurthubi menguraikan kewajiban menjaga hak anak yatim serta batasan pemanfaatan hartanya oleh pihak yang mendapat tanggung jawab pengelolaan.
Konteks hukum harta anak yatim berbeda dengan dana setoran haji. Namun, ayat tersebut menghadirkan prinsip etis tentang perlunya melindungi hak pemilik harta dan mencegah penggunaan yang melampaui kewenangan.
Investasi Harus Produktif, tetapi Tetap Aman
BPKH menghadapi tantangan untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal tanpa mengabaikan keamanan dana.
Pada akhir 2025, sekitar 73,68 persen dana kelolaan atau Rp133,17 triliun berada pada instrumen investasi. Sementara 26,32 persen atau Rp47,57 triliun ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Portofolio investasi BPKH didominasi surat berharga syariah, termasuk sukuk.
"Tantangan terbesar kami adalah membuat dana haji tetap produktif tanpa mengorbankan keamanan dan likuiditas. Ketiganya harus berjalan bersama," kata Fadlul.
Menurutnya, BPKH melakukan diversifikasi investasi secara bertahap dengan mempertimbangkan kualitas aset, prinsip syariah, dan manajemen risiko.
Pada 2025, rasio likuiditas BPKH tercatat sebesar 2,47 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, di atas batas likuiditas yang dijaga sebesar dua kali kebutuhan biaya tersebut.
"Bagi kami, keamanan bukan penghalang bagi produktivitas. Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan nilai manfaat yang optimal tanpa mengambil risiko yang tidak sejalan dengan karakter dana umat," ujarnya.
Fadlul juga menyatakan laporan keuangan konsolidasian BPKH 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, melanjutkan capaian delapan tahun berturut-turut.
Istitaah dan Peran Negara
Di sisi lain, Asrorun mengingatkan bahwa kewajiban ibadah haji berkaitan dengan prinsip istitaah atau kemampuan.
Dalam Surah Ali Imran ayat 97, Allah SWT menegaskan bahwa ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah.
Asrorun menjelaskan bahwa kemampuan finansial tidak hanya berarti memiliki biaya perjalanan, tetapi juga tetap dapat memenuhi kewajiban lainnya.
"Bagi umat Islam, syarat wajib haji adalah istitaah. Salah satu lingkup istitaah adalah kemampuan finansial, untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji, tanpa mengabaikan pemenuhan kewajiban finansial lainnya, seperti nafkah keluarga dll," kata Asrorun.
Ia juga menyatakan bahwa negara dapat berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji.
"Negara/pemerintah boleh memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam, termasuk dengan menggunakan apbn," ujarnya.
Dengan demikian, persoalan keterjangkauan biaya haji tidak hanya bergantung pada hasil pengembangan dana jemaah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pembiayaan oleh negara.
Amanah yang Melintasi Generasi
Bagi BPKH, keberhasilan pengelolaan keuangan haji tidak cukup diukur dari besarnya hasil investasi.
Fadlul menyebut keamanan dana, keadilan manfaat, dan kemaslahatan sebagai ukuran penting.
Salah satu aspek yang dikelola BPKH adalah Dana Abadi Umat (DAU). Pada akhir 2025, dana kelolaan DAU tercatat sebesar Rp3,93 triliun.
Nilai manfaat DAU digunakan untuk Program Kemaslahatan, antara lain dalam bidang pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan, dakwah, ekonomi umat, dan kegiatan sosial keagamaan.
Menurut Fadlul, realisasi Program Kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat DAU pada 2025 mencapai sekitar Rp238,14 miliar.
"Jadi, keberhasilan BPKH tidak cukup diukur dari berapa besar return yang dihasilkan. Kita juga harus bertanya: apakah dana itu aman, apakah manfaatnya adil, dan apakah pengelolaannya benar-benar membawa kemaslahatan bagi jemaah dan umat?" katanya.
Bagi jutaan calon jemaah, dana haji merupakan hasil kerja keras yang dikumpulkan selama bertahun-tahun demi memenuhi panggilan ke Tanah Suci.
Fadlul menegaskan bahwa keamanan dana harus diwujudkan melalui sistem pengelolaan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
"Kami memahami betul bahwa setoran jemaah merupakan hasil kerja keras dan tabungan yang dipersiapkan selama bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, yang harus kami berikan bukan sekadar janji, tetapi sistem pengelolaan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Kisah Nabi Yusuf tentang menyimpan hasil panen untuk menghadapi masa sulit menjadi pengingat bahwa sumber daya yang tersedia hari ini perlu dikelola dengan memperhitungkan kebutuhan masa depan.
Begitu pula dana haji. Nilainya dapat terus berkembang dan kebijakan pembiayaannya dapat berubah mengikuti zaman, tetapi hak jemaah yang telah menitipkan uangnya harus tetap menjadi perhatian utama.
Artinya, menjaga keuangan haji bukan hanya memastikan dana cukup untuk keberangkatan hari ini, melainkan juga melindungi harapan jutaan umat yang masih menunggu panggilan ke Baitullah.