Bendung Sabungan Julu Sempat Lumpuh Dihantam Banjir, Direhabilitasi Pakai TKD Tambahan
PerbesarPemulihan pascabencana terus berlangsung di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi infrastruktur sumber daya air serta menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah terdampak secara berkelanjutan.
Komitmen percepatan tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Melalui pemanfaatan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026, untuk proyek Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Sabungan Julu direalisasikan untuk memulihkan kerusakan parah sarana pengairan pertanian pascabencana banjir besar tahun 2025.
TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar alokasi reguler. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menangani dampak bencana.
TKD Tambahan antara lain digunakan untuk mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Pekerjaan rehabilitasi bendung Sabungan Julu berlokasi persis di aliran Sungai Aek Sibontar, Kelurahan Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.
Urgensi rehabilitasi di titik ini sangat mendesak menyusul hantaman dua kali gelombang banjir besar sepanjang 2025. Banjir mengakibatkan abrasi, pengikisan struktur, serta lumpuhnya fungsi pintu air. Akibatnya, aliran air tidak lagi dapat diarahkan secara optimal ke areal persawahan.
Pada skala penanganan irigasi, proyek ini mengemban mandat vital untuk mengembalikan pasokan pengairan. Pengairan itu merupakan kebutuhan esensial bagi areal persawahan produktif seluas kurang lebih 200 hektare di wilayah layanan DI Aek Sibontar, khususnya kawasan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
Pelaksanaan pengerjaan fisik didanai melalui pagu anggaran TKD Tambahan Tahun 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp889.983.000 yang dikerjakan oleh penyedia jasa CV Perintis Abadi. Proyek yang sempat melalui proses lelang ulang akibat kendala administrasi telah memulai pekerjaan fisik di lapangan sejak 9 Oktober 2026.
Setelah berjalan sekitar tiga minggu hingga evaluasi per 27 Oktober 2026, progres pengerjaan fisik tercatat mencapai 20 persen. Meskipun masa kontrak kerja berdurasi 90 hari kalender hingga Desember 2026, pelaksana di lapangan menargetkan percepatan penyelesaian sekitar 40 hari kerja agar bendung dapat segera mengalirkan air.
Secara teknis, rehabilitasi ini mencakup pembongkaran bendung lama, penggalian, pemasangan batu kali, pembesian selot dan tiang, pemasangan suling air, normalisasi jalur pembuangan, pembuatan parit, serta rekonstruksi dinding saluran irigasi yang ambruk.
Struktur sayap bendung sebelah kanan dibangun sepanjang 21 meter dan sayap kiri sepanjang 15 meter dengan tinggi pasangan 3 meter, sedangkan lantai dasar bendung memiliki lebar 9 meter dengan bentang bawah 5 meter dan atas 3 meter.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Arif Budiman (50), menjelaskan proyek rehabilitasi ini mencakup satu paket pengerjaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh meliputi beberapa komponen utama.
"Pertama, pembangunan/rehabilitasi bendung. Memperbaiki struktur bendung utama yang rusak berat akibat bencana banjir yang beberapa kali terjadi pada tahun 2025 lalu. Kedua,pembangunan sayap bendung. Pembuatan sayap ini berfungsi untuk menahan dan memblokir limpahan air deras dari aliran sungai utama agar tidak meluap liar dan merusak konstruksi di sekitarnya," jelas Arif.
"Ketiga, rehabilitasi jaringan irigasi. Yaitu, normalisasi dan perbaikan saluran parit jaringan irigasi. Keempat, perbaikan pada bagian-bagian saluran yang mengalami kerusakan berat atau ambruk/tumbang akibat bencana. Kelima, pembangunan atau perbaikan dinding parit/paret jaringan irigasi agar kembali berfungsi optimal mendistribusikan air," ucap Arif.
Arif menambahkan salah satu kendala dalam pengerjaan proyek ini ialah cuaca. "Sekarang ini sudah masuk musim hujan. Jadi guna mengantisipasi hambatan cuaca dan memastikan target tercapai tepat waktu, pihak kontraktor menambah jumlah tenaga kerja di lapangan dan pendukung lainnya, agar kegiatan ini dapat cepat selesai lebih awal,” kata dia.
Arif juga menyatakan apresiasinya atas dukungan pembiayaan pusat terhadap rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Sabungan Julu.
“Kami optimis dengan adanya dukungan anggaran TKD tambahan ini, serta percepatan pengerjaan di lapangan, proyek rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi ini dapat segera rampung, berfungsi normal kembali. Sehingga dapat mengamankan produktivitas 200 hektare lahan pertanian warga demi kestabilan ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan,” kata dia.
“Apresiasi dan ucapan terima kasih kami dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya dinas PUPR, kepada pemerintah pusat, atas alokasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah diberikan kepada kami. Dan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan menyeluruh atas kerusakan infrastruktur pascabencana, khususnya yang melanda wilayah Kota Padangsidimpuan," tambah Arif.
Manfaat pemulihan ini dirasakan langsung oleh petani lokal, seperti Aminuddin Siregar (50) yang menggarap dua rante sawah, yang sebelumnya terpaksa bergotong royong membendung aliran sungai darurat menggunakan karung goni berisi pasir demi mempertahankan pasokan air.
"Kerusakan pada bendungan dan jaringan irigasi ini bermula sejak terjadinya peristiwa banjir bandang pada tahun lalu (2025). Akibatnya fasilitas irigasi kami lumpuh, dan susah untuk mendapat pasokan air ke sawah-sawah kami. Saya sendiri, ada sekitar 2 rante sawah yang saya kelola," paparnya.
"Nah, meskipun kondisi irigasi kami saat ini rusak, bersama warga menyiasatinya dengan melakukan sistem kerja gotong royong. Dengan cara membendung aliran air menggunakan karung-karung goni berisi pasir, sehingga membentuk parit kecil. Sehingga dapat mengalirkan air ke sawah masing-masing secara swadaya agar sawah tetap mendapatkan suplai air,” ujar Aminuddin.
Rehabilitasi bendung Sabungan Julu dikerjakan dengan merujuk pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, dokumen tunggal yang menjadi panduan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana SUmatera.
Dokumen Renduk mengamanatkan penerapan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) melalui pendekatan pengelolaan sumber daya air terintegrasi hulu ke hilir.
Menurut Renduk, kebijakan sektor sumber daya air difokuskan pada pemulihan dan penguatan infrastruktur irigasi guna menjamin keberlangsungan musim tanam serta ketahanan pangan wilayah.
Strategi tersebut diwujudkan melalui rehabilitasi bendung utama, penyesuaian sistem dengan perubahan alur sungai, penambahan konstruksi pengaman tebing dan sayap bendung penahan daya rusak limpasan air, hingga normalisasi jaringan saluran pembuang dan irigasi.
Di samping itu, Renduk PRRP menggariskan instrumen penguatan fiskal daerah melalui mekanisme relaksasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2025–2026 sesuai PMK Nomor 102 Tahun 2025 serta pengembalian alokasi TKD sebesar Rp10,6 triliun pada 2026 guna menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah daerah terdampak.
Tahun 2026 Kota Padangsidimpuan memperoleh alokasi TKD Tambahan senilai Rp 111 miliar. Dinas PUPR menyerap Rp 21,39 miliar untuk pemulihan infrastruktur dasar (bendung dan irigasi, tanggul sungai, jalan, drainase, dan SPAM), serta Dinas Pertanian memperoleh Rp 2 miliar.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberi perhatian besar bagi penanganan sumber daya air terdampak bencana. Selain perbaikan bendung dan irigasi, saat ini pemerintah juga gencar untuk menangani normalisasi. Hal ini disebabkan curah hujan lebat di wilayah terdampak berpotensi mendatangkan banjir susulan.
"Ini juga permintaan dari teman-teman di kepala daerah agar diberi prioritas untuk normalisasi sungai di sungai-sungai yang itu rawan karena sedimennya sudah tinggi dan itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir ketika hujan lebat. Tidak tertampung karena sedimennya tinggi dan waktunya akhirnya meluap, seperti yang terjadi di Kota Padang, Aceh Tenggara, kemudian di Kecamatan Tukan, Tapak Tuli Tengah, dan juga di Aceh Tamiang. Kemudian yang terakhir juga ada di Kabupaten Solok," ungkap Tito belum lama ini.