Bertemu Koalisi Buruh, Pimpinan DPR Minta Tak Risau Framing Medsos Usai UU Ketenagakerjaan Disahkan

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, serta Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco mengatakan KBPBI menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2006 yang telah disahkan dan dinyatakan berlaku.
"Barusan kami pimpinan DPR menerima kawan-kawan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang menyampaikan terima kasih karena Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2006 itu sudah kemudian disahkan dan sudah dinyatakan berlaku," kata Dasco.
Selain itu, Dasco meminta Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak risau terhadap framing maupun isu yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan gerakan buruh untuk tetap fokus memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
"Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berselebaran di medsos. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk mensejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan kemudian fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di tenaga kerjaan," ujarnya.
Dasco mengatakan, komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan pengusaha akan terus dijaga dan diintensifkan. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.
"Untuk ke depan komunikasi akan terus intensif baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta pengusaha agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik," kata Dasco.
Sementara itu, perwakilan KBPBI, Andi Gani, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, khususnya Dasco dan Ketua DPR RI, atas dukungan terhadap pengesahan undang-undang tersebut. Ia menyebut proses penyusunan regulasi dilakukan secara terbuka dan komunikatif melalui diskusi serta pertukaran argumentasi.
"Undang-undang yang baru kali ini betul-betul secara terbuka, secara komunikatif, bisa dikerjakan bersama-sama, diskusi panjang, berargumentasi, dan akhirnya lahir undang-undang yang sangat luar biasa," ujar Andi Gani.
Ia berharap sinergi antara DPR RI dan gerakan buruh dapat terus terjaga. Andi Gani juga menegaskan bahwa gerakan buruh Indonesia tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis berbagai anggapan yang beredar di media sosial mengenai gerakan buruh.
"Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah. Ini penegasan dari gerakan buruh supaya menghapus semua anggapan-anggapan di media sosial yang sangat-sangat luar biasa," tegasnya.
Andi Gani juga menyinggung kehadiran Presiden dalam peringatan May Day sebanyak dua kali, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh buruh Marsinah, serta dukungan terhadap Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi alasan tidak relevannya tuduhan yang dialamatkan kepada KSPSI, Koalisi Besar, maupun gerakan buruh.
"Bagaimana mungkin gerakan buruh mengganggu presiden yang sudah dua kali May Day datang, memberikan gelar pahlawan kepada tokoh buruh Ibu Marsinah, datang ke Nganjuk, dan memberikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Jadi sangat tidak nyambung kalau ada tuduhan-tuduhan kepada KSPSI, Koalisi Besar, ataupun gerakan buruh. Kami akan setia kepada konstitusi," pungkas Andi Gani.
Reporter: Nathania Shakira
