Bukber Bareng ICMI, JK Harap Situasi Jelang Nuzulul Quran Adem Ayem
PerbesarWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara buka puasa bersama sejumlah anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam sambutannya, JK berharap suasana jelang peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadhan yang jatuh 22 Mei kondusif.
Terlebih, situasi setelah penetapan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 oleh KPU saat ini cukup memanas. Sebab, Prabowo-Sandi menolak mengakui hasil pemilu, dan di saat bersamaan muncul aksi protes pendukungnya di KPU dan Bawaslu.
"Tentu pada bulan suci Ramadhan ini, apalagi besok 17 Ramadhan kan, jadi Nuzulul Quran (turunannya Al-Quran), mudah-mudahan dengan Nuzulul Quran ini semuanya adem ayem. Saya pikir akan damai, biasa Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan saja," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/5).
Sama halnya dengan JK, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie yang hadir dalam kesempatan itu juga mendukung agar suasana tidak tegang.
"Sesudah pemilu serentak ini, memang suasana ini harus kita kendorkan, semua lini kaum muslimin anak bangsa kita. Jadi saya sambil jalan sambil macet itu, 'dag dig dug' juga itu pas lewat jalan depan KPU itu, waduh banyak sekali, tapi lebih banyak polisinya dari orang," ungkap Jimly.
Ia berharap pada 22 Mei esok situasi berlangsung aman. Selain itu, Jimly berharap agar aparat keamanan diperbanyak di sejumlah titik demonstrasi.
"Mudah-mudahan besok juga begitu, lebih banyak polisinya daripada demonstran. Ya kita sudah mengimbau di mana-mana jangan ada demonstran. Tapi ya tetap saja, kita harus menghormati juga ada orang salah paham dengan Situng, kayaknya ini lama ini ngobatinnya ini," jelas Jimly yang terpilih menjadi anggota DPD dari Jakarta ini.
Sebelumnya, JK yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf mengomentari gerakan massa yang dilakukan sejumlah orang di Gedung KPU dan Bawaslu. Menurut JK, demo seperti itu tak akan menyelesaikan persoalan kecurangan pemilu, kecuali BPN mengajukan gugatan hasil penghitungan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tapi kalau demo saja tidak akan menyelesaikan persoalan, yang bisa menyelesaikan persoalan kan ke MK. Apa pun, berapa besar demo pun tidak akan mengubah hal, yang mengubah hal apabila ada suatu laporan yang memang terbukti ke MK," jelas JK.