Demokrat Masih Koordinasi dengan Fraksi Lain soal HMP Terkait Gibran: Politik Harus Solid
PerbesarPartai Demokrat masih berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR terkait usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demokrat belum menentukan sikap resmi terkait usulan tersebut dan masih menunggu pembahasan bersama antarfraksi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan keputusan mengenai HMP tidak bisa diambil secara sendiri-sendiri. Menurut dia, diperlukan koordinasi dan kesamaan pandangan antarfraksi sebelum menentukan langkah politik.
"Ya, saya kira kita tunggu ya, karena kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya proses politik ini kan harus solid, harus bersama-sama dengan fraksi-fraksi yang lain,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Herman mengatakan Demokrat juga masih mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, termasuk masukan dari kalangan akademisi dan praktisi, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap.
Dia menyebut keputusan resmi Demokrat nantinya akan disampaikan melalui Fraksi Partai Demokrat di DPR setelah melalui pembahasan internal dan koordinasi dengan fraksi lain.
“Apa keputusannya, tentu tunggu nanti, karena itu secara resmi nanti akan disampaikan di dalam rapat Badan Musyawarah yang ya kami menunggu dari pimpinan kapan akan diberikan waktu untuk bisa menyampaikan agenda ini,” ujarnya.
Saat ditanya apakah sudah ada anggota Fraksi Demokrat yang menandatangani usulan HMP, Herman menyebut fraksinya tetap solid dan mengikuti keputusan partai.
"Kami kan solid ya. Kami semuanya berdasarkan keputusan partai, dalam hal ini perpanjangan tangannya adalah fraksi. Jadi ya kami menunggu dulu, nanti koordinasi dulu,” tegas Herman.
Dia menambahkan, pembahasan HMP masih menunggu tahapan politik resmi di DPR, termasuk penjadwalan agenda oleh Badan Musyawarah (Bamus).
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku telah menerima laporan mengenai anggota DPR yang menandatangani usulan HMP. Usulan tersebut menjadi salah satu mekanisme politik yang dapat mengarah pada proses pemakzulan.
Politikus PKS Mardani Ali Sera sebelumnya menyebut sudah ada puluhan anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut.
Polemik HMP ini berkaitan dengan keabsahan ijazah Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran.