Di Tapsel, TKD Tambahan Jadi Stimulus Ekonomi Pengungsi Beternak Lele di Kolam Bundar Portabel
PerbesarSebanyak 10 unit kolam bundar berdiameter dua meter dan tinggi satu meter menghiasi kompleks hunian sementara di Desa Simarpinggan, Tapanuli Selatan. Masing-masing kolam ditebar 1.000 ekor bibit lele.Sejak Juni lalu, pengungsi yang merupakan warga Desa Tandihat mengusahakan peternakan portabel itu untuk mengisi hari di tempat sementara.
Ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan pemulihan mata pencaharian warga terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera, November akhir tahun lalu. Sebanyak 187 kepala keluarga (KK) dari Desa Tandihat kehilangan rumah dan kebun produktif akibat bencana tersebut. Kini mereka berada di huntara Simarpinggan dan memulai kehidupan baru dengan kegiatan produktif memelihara ikan lele.
Pemulihan kehidupan pascabencana memang terus gencar dilakukan oleh pemerintah, di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di antaranya untuk membangkitkan kembali taraf hidup dan ketahanan ekonomi warga di wilayah terdampak.
secara menyeluruh.
Sepuluh kolam ikan portabel ini juga merupakan komitmen mengefektifkan belanja publik melalui sinergi pemanfaatan anggaran daerah dan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan. Belanja publik tidak sekadar diartikan menyalurkan bantuan sarana fisik, melainkan langsung diintegrasikan dengan kegiatan produktif yang tersambung dengan rantai pasok dan kepastian pembeli siaga (off-taker).
TKD Tambahan adalah tambahan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, pelayanan publik, dan kebutuhan mendesak lainnya.
Pada tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi TKD Tambahan per 30 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp46,9 miliar atau 18,35 persen dari total pagu Rp255,9 miliar.
TKD Tambahan untuk pengadaan 10 kolam ikan lele bagi warga huntara Simarpinggan dengan nilai total Rp59 juta dialokasikan pengadaan 10 unit kolam bundar sebesar Rp34 juta. Selain itu dialokasikan juga untuk pengadaan bibit ikan Rp10 juta, serta pakan ikan Rp15 juta. Pemeliharaan dikelola secara gotong royong oleh Pokdakan Tandihat Bangkit yang beranggotakan 12 orang warga huntara. Pendampingan teknis dilakukan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Progres penyelesaian pekerjaan dan siklus produksi ternyata memberi hasil konkret. Panen perdana digelar pada 20 September 2026. Bibit ikan lele yang telah dipelihara selama dua bulan, berhasil menjelma menjadi 272 kilogram lele berukuran standar konsumsi (10–11 ekor per kilogram).
Panen ini semakin membangkitkan semangat para peternak karena kepastian serapan pasar mulai tampak. Seluruh hasil panen langsung terserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sibongbong. Untuk saat ini harga dipatok Rp30.000 per kilogram, yang artinya menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp8 juta dari panen perdana.
Pendapatan tersebut tidak dibagi habis. Ia dikelola bendahara kelompok sebagai kas pembiayaan modal mandiri untuk pembelian pakan dan bibit pada siklus budi daya berikutnya. Mereka juga membidik dua kali panen lanjutan pada November 2026 dengan mengandalkan modal dari penjualan perdana.
"Pada September 2026, sebagian kolam sudah mulai panen. Total hasil panen mencapai hampir 272 kilogram. Ikan tersebut disortir terlebih dahulu untuk memisahkan kategori ukuran konsumsi standar. Hasil panen dikoordinasikan dan dijual langsung ke BGN (Badan Gizi Nasional)/SPPG di Sibongbong seharga Rp 30.000 per kilogram, menghasilkan pendapatan sekitar Rp 8 juta," ujar Camat Angkola Selatan, Dody Kurniawan.
Ini sedikit banyak mengobati kesedihan pengungsi dari Tandihat yang sebelumnya hidup bertani. Musibah tanah longsor dan pergerakan tanah pada November 2025 yang merusak permukiman serta kebun produktif mereka. Lahan mereka rusak yang menyebabkan hasil panen anjlok.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan, Saipul Nasution, mengharapkan bantuan dapat menambah pendapatan kelompok masyarakat.
"Nah, untuk program kolam bundar di Huntara Simarpinggan, yang saat ini dihuni oleh sekitar 187 KK warga dari Desa Tandihat, Pemkab Tapanuli Selatan memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000 untuk bibit, Rp 15.000.000 untuk pakan, dan Rp 34.000.000 untuk pengadaan 10 unit kolam bundar. Dan bantuan tersebut berasal dari anggaran APBD dan TKD Tambahan 2026. Bantuan ini diharapkan mampu menambah pendapatan kelompok masyarakat atau pembudidaya ikan. Khususnya, bagi masyarakat yang terdampak bencana," sebut Saipul Nasution.
Dari sisi penerima manfaat, warga huntara, Arwin Dalimunthe, merasakan dampak positif. Mewakili masyarakat setempat, Arwin mengaku sangat senang pemerintah hadir membantu perekonomian warga di Huntara Tandihat.
"Saya mewakili masyarakat Desa Tandihat di Huntara Simarpinggan ini, merasa sangat senang atas adanya program budidaya ikan kolam bundar yang dilakukan oleh pemerintah ini. Dan sangat membantu perekonomian warga di Huntara Tandihat. Sebelum adanya Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) ini, kondisi perekonomian warga di hunian sementara cukup sulit, terutama karena kebun warga juga terdampak," ungkap Arwin.
Strategi pemulihan ekonomi masyarakat terdampak merujuk pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 yang mengusung prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) serta pendekatan community-based and locally-led rehabilitation.
Dokumen Renduk mengamanatkan bahwa pemulihan tidak hanya bertumpu pada perbaikan fisik infrastruktur. Pemulihan juga mencakup percepatan pemulihan ekonomi dini melalui penguatan kelembagaan lokal, penyaluran bantuan sarana produksi budi daya, diversifikasi mata pencaharian rumah tangga, serta pembukaan akses permodalan dan integrasi pasar secara berkelanjutan.
Di samping itu, Renduk menopang likuiditas daerah melalui instrumen relaksasi TKD dan pengembalian alokasi TKD sebesar Rp10,6 triliun pada tahun 2026 guna memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali mendorong pemerintah daerah mempercepat dan mengefektifkan realisasi TKD Tambahan.
Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.