Disebut Turut Disadap Jenderal Listyo Dkk, Ini Respons KPK

KPK disebut menjadi salah satu lembaga yang turut disadap oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Terkait hal itu, KPK menyatakan menyerahkan penanganannya ke aparat penegak hukum yang tengah mengusut, dalam hal ini Bareskrim Polri.
"Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di luar terkait dengan kegiatan penyadapan, ini tentunya sudah menjadi ranah APH lain yang sudah saat ini berjalan. KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11).
Adanya peristiwa penyadapan terhadap KPK belakangan ini kerap dikaitkan dengan isu kebocoran. Terkait hal tersebut, Taufik menegaskan memang kerap ada isu kebocoran informasi baik di penyelidikan hingga penyidikan.
Namun, ia memastikan, dari sekian isu dan tudingan kebocoran, yang terverifikasi baru satu yakni soal kasus pemerasan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam kasus itu, Pegawai KPK Setya Budi Dias Oktavianto, yang melakukan pemerasan, jadi tersangka.
"Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," kata Taufik.
Ia memastikan jika ada informasi terkait perkara di internal KPK yang bocor, itu akan ditindak oleh KPK sendiri.
"Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," ucap Taufik.
Kasus Penyadapan oleh Jenderal Listyo
Kasus penyadapan Presiden Prabowo menjerat empat jenderal polisi sebagai tersangka, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan Polri, penyadapan ilegal itu juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha, hingga lembaga seperti KPK. Diduga, penyadapan ini mengarah ke makar.
