Fraksi PKB Sebut HMP Tak Relevan Lagi jika Gibran Mundur: Mari Akhiri Polemik Ijazah Ini
PerbesarKetua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tidak relevan jika Gibran mengundurkan diri.
Khozin mengatakan, PKB menghormati keputusan Gibran apabila memang benar secara resmi telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tegas Khozin dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Meski demikian, Khozin menyebut proses pengusulan HMP di DPR hingga saat ini masih berjalan. Sebab, usulan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh lebih dari 120 anggota DPR yang berasal dari seluruh fraksi.
Ia menjelaskan, usulan HMP itu akan diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11) siang.
“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.
Namun, Khozin menegaskan, apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden, maka HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Sebab, objek yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut sudah tidak ada.
Persoalan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Khozin menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden yang baru.
“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” tegas Khozin.
Lebih lanjut, Khozin menguraikan mekanisme pengajuan calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Presiden harus mengusulkan 2 nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” sebut Khozin.
Di sisi lain, Khozin berharap polemik mengenai persoalan ijazah Gibran dapat segera diselesaikan, terlepas dari mekanisme yang nantinya ditempuh. Menurutnya, baik melalui HMP maupun pengunduran diri, persoalan tersebut diharapkan tidak terus berlarut-larut.
“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” kata Khozin.
Selain itu, Khozin menilai polemik yang terjadi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi kepemiluan. Menurutnya, perlu ada langkah evaluatif dan korektif untuk memperbaiki aturan, terutama berkaitan dengan mekanisme dan tahapan pendaftaran dalam pemilu.
“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” tegas Khozin.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden, hari ini, Rabu (11/11/2026). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi.
“Gibran mundur betul,” kata Budi saat dikonfirmasi.
Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
“Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan HMP yang telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rencananya, usulan HMP tersebut akan dibawa dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR yang digelar esok hari, Kamis (12/11).
“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan, ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).