Gibran Mundur, Golkar Sebut Pengabdian Tak Dibatasi Jabatan-Kekuasaan
PerbesarKetua Fraksi Partai Golkar di MPR RI Melachias Markus Mekeng menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menilai pengabdian seseorang kepada bangsa dan negara tidak dibatasi oleh jabatan maupun kekuasaan. Karena itu, meski Gibran memutuskan mengundurkan diri, Golkar meyakini dia masih memiliki banyak ruang untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. “Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada ibu pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab pengabdian kepada bangsa tidak dibatasi oleh jabatan dan kekuasaan," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
"Masih terbentang begitu banyak ruang pengabdian yang tidak kalah penting, bermakna dan terhormat untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tambahnya.
Mekeng mengatakan, Fraksi Golkar MPR RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gibran atas dedikasi serta pengabdiannya selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 2 tahun terakhir.
Menurut Golkar, setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara tetap patut dihormati serta dihargai. “Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap negarawan yang patut dihormati. Di tengah pragmatisme opini publik, dan perbedaan pandangan politik yang menguras energi bangsa, keberanian menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara,” kata Mekeng.
Mekeng menegaskan seluruh proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung di MPR harus tetap dihormati dan didukung. Golkar meminta proses tersebut dijalankan secara konstitusional, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Golkar juga berharap keputusan politik yang diambil dapat menjadi jalan terbaik bagi Indonesia. Mekeng menyebut perdebatan yang tidak produktif perlu diakhiri agar seluruh energi bangsa dapat kembali difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pada akhirnya pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara para elite politik. Setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” tutur Mekeng.
Golkar juga menegaskan kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami berharap setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi Bangsa Indonesia yang tetap bersatu, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, dan kembali mencurahkan seluruh energi nasional bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.