Habiburokhman: Gerindra Belum Tentukan Sikap soal Pemakzulan Gibran, Tunggu Rapat Fraksi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Partai Gerindra belum menentukan sikap terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai polemik ijazah SMA-nya.

Gerindra, kata Habiburokhman, akan membahas persoalan tersebut dalam rapat fraksi yang dijadwalkan berlangsung setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11).

Habiburokhman menyebut, usulan pemakzulan merupakan hak anggota DPR. Namun, ia menegaskan Fraksi Gerindra belum mengambil keputusan karena masih menunggu pembahasan internal setelah masa reses berakhir.

“Ya, pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan. Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11 (November 2026),” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR belum dapat menentukan langkah terkait wacana pemakzulan Gibran. Menurutnya, DPR masih menunggu masa sidang dimulai serta putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).

“Karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Soal Hak Angket Tunggu Arahan

Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan salam mengikuti Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Selain pemakzulan, Habiburokhman juga menyinggung wacana penggunaan hak angket DPR terkait Gibran. Ia mengatakan Fraksi Gerindra masih menunggu arahan sebelum menentukan sikap terhadap usulan tersebut.

“Kita lihat. Ya, kalau soal hak angket itu kan kami akan menunggu arahan. Ya, kita lihat nanti. Ya, kami umumkan segera jika sudah ada sikap kami,” kata Habiburokhman.

Meski belum menentukan sikap resmi, Habiburokhman mengakui komunikasi dan pembahasan mengenai hak angket telah berlangsung di antara sejumlah fraksi di DPR. Bahkan, menurutnya, pembicaraan tersebut dilakukan secara intensif.

“Kalau perbincangan sudah banyak. Kita barusan apa, nunggu sidang dari pagi sampai, ya serius, sangat serius kawan-kawan,” ujarnya.

Ia menyebut para anggota DPR dari berbagai fraksi kerap bertemu untuk membicarakan persoalan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah nantinya DPR akan menggunakan hak angket atau mekanisme lain.

“Cuma kan saya belum bisa ngomong sikap Partai Gerindra. Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman yang dibahas itu,” lanjut Habiburokhman.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pembahasan mengenai wacana pemakzulan Gibran telah berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR. Namun, pembahasan resmi masih menunggu dimulainya masa sidang.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan meminta pembahasan secara resmi,” kata Dasco.

Dasco menambahkan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia di DPR. Meski demikian, proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

“Ya kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” tuturnya.