Habiburokhman: Presiden Bisa Terbitkan Perppu soal Penyadapan Ilegal
PerbesarKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo Subianto bisa saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
Habiburokhman mengatakan, penerbitan Perppu dapat dipertimbangkan apabila situasi mendesak. Namun, ia menegaskan wacana tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan.
“Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa merupakan persoalan serius yang tidak cukup hanya ditangani menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara dapat berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara. Karena itu, ia mendorong agar penyidikan turut mempertimbangkan pasal makar dan ketentuan terkait keamanan negara.
“Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana,” ujarnya.
Habiburokhman juga menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyadapan ekstrem tersebut. Ia khawatir pelaku kejahatan serius justru dapat lolos karena belum adanya pengaturan hukum yang memadai.
“Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik tindak pidana yang sangat ekstrem ini,” ucapnya.
Ia kemudian menyinggung penerbitan Perppu dalam penanganan kasus bom Bali sebagai contoh. Menurutnya, langkah serupa dapat dipertimbangkan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
“Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik. Kalau menurut saya sih masuk akal, ya. Kayak dulu kan bom Bali tiba-tiba ada Perppu, ya. Nah, begitu juga saat ini,” tuturnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa kemungkinan penerbitan Perppu tersebut belum dapat dipastikan. Ia menyebut wacana itu masih akan melihat perkembangan pembahasan di DPR.
“Enggak, ini wacana dari kami, ya. Nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok,” katanya.
Komisi III DPR Dalami Motif Penyadapan
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11) dan terbuka untuk publik.
Ia menyebut, rapat tersebut akan mendalami motif, metode penyadapan, hingga pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari aktivitas tersebut.
“Ya, satu, kita akan mendalami mengenai motif, metode kerjanya, sampai dengan pihak yang menikmati manfaat terbesar dari konteks politik ini,” kata Habiburokhman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan mengenai RUU Penyadapan kemungkinan berkembang pada masa sidang DPR. Ia menyebut sejumlah fraksi telah mengusulkan agar pembahasan regulasi tersebut segera dilakukan.
“Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas. Nah, tapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” ujar Dasco.