JPU KPK Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Silmy Karim, Lanjutkan Dakwaan
PerbesarJaksa penuntut umum (JPU) pada KPK memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak seluruh perlawanan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Silmy Karim dan tim advokatnya.
Permohonan itu disampaikan JPU dalam sidang agenda tanggapan jaksa atas eksepsi Silmy dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait proses perizinan tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (10/11).
Dalam persidangan, JPU membacakan tanggapan atas nota perlawanan yang dibacakan Silmy secara pribadi dan tim advokatnya. Perlawanan tersebut ditujukan terhadap surat dakwaan nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026.
Menurut JPU, sebagian besar dalil dalam kedua nota perlawanan itu tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut membatasi materi eksepsi pada tiga hal, yakni kewenangan pengadilan mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan.
"Kami hanya akan memberikan tanggapan atas perlawanan tersebut yang memang benar-benar relevan dan sesuai ruang lingkup eksepsi," kata JPU.
JPU menegaskan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Menurut jaksa, dakwaan telah memuat identitas terdakwa secara lengkap serta menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap, termasuk waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
"Fakta perbuatannya dipadukan dengan unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan, tanpa ada satu unsur pasal pun yang ketinggalan atau tercecer," ujar JPU.
Atas dalil tim advokat bahwa dakwaan disalin dari dakwaan terdakwa lain, JPU menyatakan kesalahan penulisan nama dan nomor urut terdakwa telah diperbaiki (renvoi) pada sidang 29 Oktober 2026. JPU juga menyebut kesamaan redaksional dalam dakwaan beberapa terdakwa tidak otomatis melanggar hukum acara, karena KUHAP tidak menjadikannya alasan dakwaan batal demi hukum.
Terkait dalil bahwa waktu perbuatan (tempus delicti) melampaui masa jabatan Silmy, JPU menegaskan praktik yang diduga berlangsung sejak 2021 hanya diuraikan sebagai latar belakang. Menurut jaksa, perbuatan yang secara khusus dikaitkan dengan Silmy dimulai sejak ia menjabat pada Januari 2023.
"Penuntut umum tidak bermaksud membebankan kepada terdakwa perbuatan yang terjadi sebelum terdakwa menduduki jabatan tersebut," kata JPU.
JPU juga menilai keberatan terkait unsur pemaksaan, jumlah uang yang diterima, serta asal-usul penerimaan merupakan persoalan pembuktian yang akan diuji dalam pemeriksaan pokok perkara. Dalam dakwaan kesatu, jaksa menyebut terdapat tujuh pelaku yang masing-masing telah diuraikan perannya, termasuk besaran uang yang diterima.
"Dalam penyertaan tidak harus semua pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, namun cukup secara keseluruhan perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan," tutur JPU.
Soal dakwaan kedua tentang gratifikasi, JPU menyatakan unsur "berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya" yang dipersoalkan tim advokat justru tidak diperlukan dalam pasal gratifikasi. Menurut jaksa, unsur itu tepat untuk pasal suap.
Terkait dalil Silmy yang menyebut dirinya menjadi korban operasi tangkap tangan palsu, JPU membedakan antara pengujian sah tidaknya tindakan penyidik dan penilaian atas syarat surat dakwaan. JPU menyatakan keadaan tertangkap tangan bukan unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun kedua.
"Penuntutan perkara tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana," kata JPU.
JPU juga menanggapi dalil Silmy mengenai pembenahan layanan imigrasi yang telah dijalankannya. Jaksa tidak mengabaikan capaian tersebut, tetapi menilai keberhasilan kebijakan tidak otomatis meniadakan kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pelayanan.
Berdasarkan uraian tersebut, JPU memohon majelis hakim memutus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.02 saya ulangi 04/2024 saya ulangi /24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026 saya ulangi tanggal 7 Oktober 2026 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silmy Karim;
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Silmy Karim dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026.
Respons Kubu Silmy Karim
Sebagai respons atas jawaban itu, Tim kuasa hukum Silmy Karim menyebut jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Silmy.
OTT yang dimaksud yakni pada awal Juni 2026, ketika KPK melakukan operasi tersebut di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Salah satu kuasa hukum Silmy, Soleman B. Ponto, menyinggung tanggapan jaksa yang menyebut bahwa dengan adanya framing Silmy terkena OTT, tidak mengurangi tuntutan terhadap Silmy.
“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman seusai sidang.
“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” sambungnya.
Kuasa hukum Silmy lainnya, Abdul Gafur Sangaji, juga menyoroti tanggapan jaksa. Menurut dia, jaksa hanya mengulang isi surat dakwaan dan menyebut perbuatan Silmy akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.
Gafur mengatakan jaksa juga mengakui Silmy tidak dikaitkan dengan total angka pemerasan sebesar Rp 168,9 miliar, melainkan dengan bagian sekitar Rp 1,2 miliar.
Ia menilai jaksa terlalu cepat menyimpulkan unsur pemerasan dan gratifikasi telah terpenuhi, sementara pembuktian belum ada.
"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian," tegas Gafur.
Sementara itu, Silmy mengatakan dirinya datang sendiri ke KPK pada 3 Juni 2026 malam untuk memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif. Ia menyebut saat itu tidak ditemukan uang atau benda lain yang berkaitan dengan perkara pada dirinya.
"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," jelas Silmy.
Selanjutnya, Hakim akan membacakan putusan sela pada Kamis (12/11).