Kabaintelkam Polri Dukung RUU Penyadapan: Intelkam Polri Perlu Penyadapan, tapi Harus Diatur

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyatakan Polri mendukung pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
“Izin kami menyampaikan sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang Penyadapan,” kata Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurutnya, penyadapan dibutuhkan untuk menunjang tugas intelijen keamanan, tetapi pelaksanaannya harus diatur agar tidak disalahgunakan.
“Karena undang-undang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi aparatur yang bertugas dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat,” lanjut Dedy.
Dedy menjelaskan, penyadapan di lingkungan Polri berkaitan dengan dua kepentingan, yakni penegakan hukum dan intelijen keamanan.
Untuk kepentingan intelijen, penyadapan diperlukan guna mendukung tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Bahwa dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini Intelkam mengumpulkan bahan keterangan melalui sumber manusia atau Human Intelligence serta sumber terbuka atau Open Source Intelligence.
Namun, perkembangan teknologi dan komunikasi digital membuat metode tersebut dinilai tidak lagi mencukupi untuk menunjang tugas intelijen.
“Namun dengan perkembangan saat ini, geopolitik dan global teknologi berkembang pesat dan sudah sangat melompat-lompat, termasuk dengan komunikasi digital. Kedua cara tadi yang kami sampaikan, khususnya Human Intelligence, ini tidak lagi mencukupi, sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini, khususnya terkait dengan penyadapan, ini menjadi kebutuhan yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas Baintelkam,” kata Dedy.
Menurut Dedy, tugas Intelkam dilakukan untuk mencegah potensi gangguan berkembang menjadi gangguan nyata.
Dalam pelaksanaannya, Intelkam mengumpulkan bahan keterangan dari sasaran yang menjadi sumber ancaman, kemudian mengolahnya menjadi produk intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan Polri sebagai dasar pengambilan keputusan.
Meski demikian, Dedy menegaskan penyadapan untuk kepentingan intelijen harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban.
Di lingkungan Baintelkam, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis, memiliki jangka waktu yang tercatat secara jelas, serta dipertanggungjawabkan oleh Baintelkam Polri.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan persetujuan tertulis, ada jangka waktu yang tercatat secara jelas serta dipertanggungjawabkan oleh Baintelkam Polri,” tandasnya.
Dedy pun berharap, RUU Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan intelijen keamanan. Ia meminta agar regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai sasaran, persetujuan tertulis, jangka waktu, pengelolaan hasil, pengawasan, hingga sanksi.
“Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini kami harap mungkin, kami bermohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” kata Dedy.
