Kajian Pengajar Tata Negara: Oesman Sapta Ilegal di Kursi Ketua DPD

Oesman Sapta Odang menjenguk Novel di RS JEC. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melakukan kajian mengenai pengambilalihan kursi pimpinan DPD oleh Oesman Sapta. Hasilnya, Oesman Sapta tidak sah di kursi Ketua DPD.

Baca juga: Anggap OSO Tak Sah, Beberapa Senator Serahkan Laporan Reses ke Hemas

"Proses pemilihan pimpinan DPD-RI yang menghasilkan Ketua DPD-RI atas nama saudara Oesman Sapta Odang adalah pemilihan pimpinan yang ilegal karena bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan," kata Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas, Feri Amsari, Senin (17/4).

Berikut hasil lengkap jumpa pers:

PENDAPAT KEAHLIAN

BEDAH KASUS KETATANEGARAAN

SENGKARUT PEREBUTAN KURSI PIMPINAN DPD-RI

Diselenggarakan oleh:

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) & PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

A. Latar belakang

Munculnya perebutan kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia --selanjutnya ditulis DPD-- merupakan masalah ketatanegaraan serius yang perlu ditemukan solusinya. Keberadaan dua kubu Pimpinan DPD tentu akan menyandera kinerja lembaga perwakilan kedaerahan itu. Bahkan bukan tidak mungkin menyebabkan tidak bekerja. Setidaknya keributan dalam sidang paripurna tanggal 11 April lalu memberikan gambaran buruk terhadap masa depan lembaga hasil reformasi konstitusi itu.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas merasa perlu ikut-serta menyelesaikan polemik ketatanegaraan tersebut. Ada beberapa hal yang penting dicermati dari polemik tersebut yang membutuhkan proses penyelesaian secara jernih.

Permasalahan itu adalah sebagai berikut:

1. Mendominasinya partai politik di kelembagaan DPD. Setidaknya terdapat 70 anggota dan pengurus partai yang merangkap sebagai anggota DPD-RI (lebih dari 50%). Sebagian ahli hukum tata negara dan politik berpendapat, mayoritas anggota dan pengurus partai politik di DPD-RI telah merusak bangunan bikameral yang diatur dalam UUD 1945. Konstitusi menghendaki DPD-RI diisi oleh perwakilan berdasarkan aspirasi daerah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diisi oleh perwakilan partai politik;

2. Terpilihnya Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai Ketua DPD. Hal itu menunjukan terdapat korelasi kenapa partai mendominasi DPD dengan dipilihnya pimpinan partai sebagai komando lembaga yang menampung aspirasi daerah tersebut. Apalagi proses pemilihan pimpinan DPD itu memperlihatkan kekhasaan perebutan kekuasaan di tubuh partai, yaitu penuh intrik dan manufer politik yang tidak sehat. Padahal keributan itu justru menyebabkan publik mengidentikan DPD dengan DPR;

3. Adanya dugaan bahwa proses pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan cara-cara ilegal. Pandangan itu didasari argumentasi bahwa pemilihan pimpinan DPD-RI yang baru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38P/HUM/2017 dan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya terkait masa jabatan Pimpinan DPD harus hingga terpilihnya anggota DPD yang baru pada Pemilu berikutnya;

4. Bagaimanakah sifat putusan MA? Sebagian kalangan berpendapat bahwa karena belum terdapat upaya mencabut Peraturan DPD yang dibatalkan MA, maka ketentuan tersebut masih berlaku, sehingga berkonsekuensi terhadap berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPD dengan komposisi M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad;

5. Kehadiran Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan Pimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang (OSO). Kehadiran itu diperdebatkan karena, selain bertentangan dengan Putusan MA, juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Padahal, dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah yang semestinya melantik Ketua DPD-RI, bukan Wakil Ketua MA. Hal itupun sepanjang proses pemilihan ketua dan/atau pimpinan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan MA yang telah membatalkan peraturan DPD-RI terkait mengatur tata tertib lembaga tersebut;

6. Proses pemilihan pimpinan DPD dilakukan dalam rapat yang tidak memenuhi quorum. Sesuatu yang tentu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi sidang yang sebelumnya quorum telah ditutup oleh Pimpinan Sidang dan kemudian sebagian anggota meninggalkan ruangan karena agenda sidang yang dijadwalkan telah selesai. Lalu karena dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang yang lain, maka sidang baru dilakukan, tetapi tidak memenuhi jumlah quorum yang dipersyaratkan dalam persidangan tersebut.

Dari 6 (enam) permasalahan tersebut, APHTN-HAN dan PUSaKO merasa perlu memfasilitasi pertemuan para ahli dalam bidang ilmu terkait untuk menjernihkan situasi, setidaknya memberikan penjelasan secara akademik terkait persoalan yang ada. Pandangan para ahli ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam penyelesaian masalah ketatanegaraan yang tengah dihadapi DPD. Pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta menghormati proses hukum yang berlaku dibanding kepentingn pribadi dan kelompok. Sebab, cara-cara yang mengabaikan hukum hanya akan memperburuk tatanan kehidupan Indonesia sebagai negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum.

B. Posisi DPD-RI

Permasalahan yang menimpa DPD dapat ditarik pada perihal mendasar mengenai lembaga legislatif. Kehadiran DPD dalam perubahan UUD 1945 menyebabkan terbentuknya sistem dua kamar (bikameral) parlemen. Secara teoritik, pembedaan kamar dalam kekuasaan legislatif didasarkan pada tiga hal:

(a) kewenangan setiap kamar;

(b) keanggotaan setiap kamar; dan

(c) struktur kelembagaan dan prosedur setiap kamar (Fatmawati, 2011: 35-36).

Terdapat perbedaan kewenangan antara kamar-kamar parlemen yang bertujuan menciptakan mekanisme checks and balances sehingga dapat mengatasi potensi dominasi parlemen (legislative heavy). Kewenangan kamar-kamar parlemen didasari bagaimana pengisian keanggotaan dan struktur kelembagaan masing-masing kamar.

Keanggotaan setiap kamar mencerminkan sifat perwakilan yang berbeda. Misalnya, antara perwakilan politik dan perwakilan fungsional (Abu Daud Busroh, 2009: 149-150). Ditentukannya kamar yang berbeda dalam tubuh kekuasaan legislatif adalah dalam rangka pelaksanaan checks and balances, saling mengimbangi dan saling mengingatkan antara kamar yang satu dengan lainnya.

Eksistensi kamar kedua penting untuk mengawasi kamar pertama dalam lembaga perwakilan. Kamar kedua diciptakan untuk menghentikan potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dari kamar pertama (Giovanni Facchini dan Cecilia Testa, 2005: 1). Desain awal pembentukan kamar kedua adalah untuk mengawasi pemerintah dan mencegah ambisi korupsi yang mungkin timbul dari kekuasaan yang dipegang oleh kamar pertama (James Madison dan Alexander Hamilton dalam the Federalist Paper 62).

Korupsi yang muncul dari kamar pertama terwujud dapat menggunakan alasan untuk mewujudkan impian konstituen. Seakan-akan mereka menjalankan kepentingan rakyat, tetapi sejatinya sebaliknya. Kamar pertama hanya memanfaatkan kepentingan rakyat untuk kepentingannya pribadi atau partai politiknya. Kehadiran kamar kedua diharapkan mencegah hal tersebut. Kamar kedua harus lebih mengedepankan fungsi pengawasan terhadap kamar pertama.

Dalam konsep bikameral, kamar pertama didesain untuk mewakili mayoritas (people) atau kepentingan politik rakyat (political representation). Sedangkan kamar kedua dibentuk untuk merepresentasi minoritas (state, canton, province, or other minority groups) atau mencerminkan perwakilan daerah—teritorial representation.

Dengan pendekatan pembagian kamar, maka DPD-RI seharusnya diposisikan sebagai kamar kedua yang mewakili daerah, bukan mewakili partai politik. Sehingga anggota DPD-RI juga harus berasal dari keterwakilan daerah (teritorial representation).

Fakta di mana lebih dari 50 persen jumlah anggota DPD-RI adalah juga anggota partai politik mengingkari original intent dibentuknya DPD-RI sebagai kamar kedua dalam kekuasaan legislatif Indonesia. Demikian, tugas DPD-RI yang seyogianya menjadi pencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dari kamar pertama (abuse of power) yang memanfaatkan kepentingan rakyat tidak akan berjalan. DPD-RI akan menjadi tangan panjang partai politik. Bahkan, eksistensi DPD-RI akan berasa DPR-RI. Akhirnya, parlemen Indonesia akan menuju jalan kematiannya.

Kondisi mendominasinya partai di tubuh DPD membawa suasana politik yang berbeda pula pada lembaga tinggi parlemen tersebut. Nuansa perebutan kekuasaan yang umumnya menjadi “citra DPR” itu terasa kental dalam perebutan kursi Pimpinan DPD. Padahal sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah, DPD ditugaskan menyalurkan aspirasi itu dalam bentuk perundang-undangan yang sarat kepentingan ideologi partai.

Itu sebabnya, kemelut yang terjadi terkait perebutan kursi Pimpinan DPD menunjukan nuansa bagaimana partai bekerja di parlemen. Kondisi demikian menyebabkan tafsir mengenai keberadaan partai dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-IV/2008 perlu dikaji ulang.

C. Sifat Putusan MA

Putusan MA bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dijukan terhadap putusan uji materi yang ditetapkan oleh MA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan MA Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (Perma 1/2011) bahwa terhadap putusan uji materi, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Dalam hal uji materi ini menurut Pasal 6 Perma 1/2011, jika MA berpendapat bahwa permohonan uji materi itu beralasan karena peraturan yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai (1) peraturan yang tidak sah atau (2) tidak berlaku untuk umum serta (3) memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya.

Terlihat dalam ketentuan Pasal 6 tersebut bahwa inti dari putusan MA adalah menyatakan dengan tegas bahwa suatu peraturan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku). Perihal perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh MA.

Ketentuan ini merupakan bentuk penegasan tindakan administratif yang harus diambil oleh Badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan segera. Tanpa tindakan administratif pencabutan itu pun, peraturan yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MA, tidak lagi dapat diberlakukan.

Dalam proses pengujian Peraturan Tata Tertib DPD, Putusan MA-RI Nomor 38P/HUM/2017 telah membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut pada intinya dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sedangkan Putusan MA-RI Nomor 20P/HUM/2017 merupakan putusan yang membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Di dalam putusan ini, Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Basis persoalan di dalam kedua Peraturan DPD-RI di atas hampir persis sama, yakni pengaturan masa jabatan Ketua DPD-RI selama 2,5 tahun.

Kewenangan MA-RI dalam melakukan uji materil terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan UU merupakan kewenangan konstitusional yang disebutkan eksplisit di dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, kewenangan MA-RI untuk melakukan uji materil juga dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, kemudian juga UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985.

Tujuan mendasar diberikannya kewenangan untuk melaksanakan uji materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke MA-RI adalah untuk memberikan ruang koreksi agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan undang-undang. Lebih dari itu, proses uji materi di MA-RI tentu diharapkan mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi pada sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Ketika suatu peraturan perundang-undangan dinilai atau diduga bertentangan dengan UU, maka peran MA-RI sangat vital untuk memberikan koreksi dan kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga atau dinilai bertentangan dengan UU tersebut. Hal ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Meskipun, sekali lagi, bahwa hal yang paling penting di dalam sebuah proses uji materi peraturan perundang-undangan adalah menjawab persoalan hukum yang terjadi saat ini di tengah-tengah urusan bernegara. Prinsip ini yang harus diperhatikan jika melihat Putusan MA-RI terkait uji materi dengan nomor register perkara Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM/2017.

Sebagai lembaga yang berwenang menguji Peraturan DPD-RI terhadap UU, MA-RI sudah mengeluarkan amar putusan yang sangat jelas dan tegas: Memerintahkan untuk mencabut Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib. Putusan MA sesungguhnya sudah menjawab persoalan hukum kontekstual yang sedang terjadi di kelembagaan DPD-RI, perihal apakah pergantian pimpinan dalam jangka waktu 2,5 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang. Dengan Putusan MA, hal tersebut sama sekali adalah tidak dibenarkan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Peraturan MA-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil, terhadap Putusan MA dalam hal menguji peraturan perundang-undangan terhadap UU, tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Artinya, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan uji materi yang dikeluarkan oleh MA-RI. Dengan demikian, putusan tersebut final ketika diucapkan.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA-RI Nomor 1 Tahun 2011 memang mengatur “Dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Namun, ada tiga hal penting yang perlu untuk diperhatikan dalam membaca dan melaksanakan Putusan MA-RI, khususnya terkait dengan uji materi terhadap dua Peraturan DPD-RI ini.

Pertama, Putusan MA telah menjawab persoalan hukum kontekstual yang sedang terjadi di dalam tubuh kelembagaan DPD-RI. Dengan kondisi ini, MA-RI telah memberikan kepastian hukum terhadap perdebatan apakah masa jabatan pimpinan DPD-RI dibenarkan selama 2,5 tahun atau tidak. Putusan MA-RI sangat jelas, bahwa Peraturan DPD-RI yang mengatur masa jabatan pimpinan selama 2,5 tahun bertentangan dengan UU.

Kedua, Putusan MA-RI Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM/2017 adalah putusan yang sangat jelas dan tegas untuk bisa langsung dilaksanakan oleh kelembaaan DPD-RI. Kelembagaan DPD-RI tidak perlu berdebat, apalagi menunggu 90 hari untuk bisa melaksanakan Putusan MA-RI.

Ketiga, sebagai lembaga tinggi negara, DPD-RI harus memperhatikan dan terikat kepada asas dengan itikad baik untuk melaksanakan suatu putusan pengadilan. Jika Putusan MA-RI ditunda, dan dilanggar secara nyata dari apa yang diputus oleh MA-RI, hal tersebut jelas melanggar asas dengan itikad baik oleh sebuah lembaga tinggi negara untuk melaksanakan putusan pengadilan.

D. Keabsahan Pemilihan dan Pelantikan

Proses pemilihan pimpinan DPD-RI yang dilaksanakan pada dini hari tanggal 4 April 2017 jelas tidak sah. Pelaksanaan pemilihan tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum karena peraturan yang dijadikan dasar pemilihan itu sudah dibatalkan oleh MA melalui Putusan Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM/2017. Dalam putusan tersebut MA membatalkan Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 dan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pembatalan kedua peraturan DPD tersebut menyebabkan aturan itu kehilangan legitimasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga kedua peraturan DPD tersebut tidak bisa dijadikan rujukan/pijakan untuk melakukan tindakan hukum, dalam hal ini melakukan pemilihan pimpinan DPD-RI yang “baru”. Pemilihan pimpinan DPD versi jabatan 2,5 tahun sejatinya tidak boleh ada karena MA membatalkan dasar hukumnya. Pembatalan itu juga berimplikasi pada berlakunya Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 tahun 2014 yang mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah selama 5 tahun. Lebih-lebih, dalam pertimbangan hukumnya, pembatalan Peraturan Tatib DPD dilakukan MA karena alasan melanggar asas non-retroaktif.

Mengenai masa jabatan ini, majelis hakim uji materi MA dalam pertimbangan putusan No. 20P/HUM/2017, menyatakan bahwa DPD satu rumpun dengan MPR dan DPR. Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Majelis juga mengingatkan bahwa pengabdian tertinggi anggota DPD seharusnya kepada bangsa dan negara, bukan pada kelompok tertentu.‎

Dengan demikian, jika tindakan pemilihan pimpinan “baru” versi jabatan 2,5 tahun itu tetap dilakukan berdasarkan peraturan yang telah dibatalkan, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan ilegal atau tindakan yang berlawanan dengan hukum. Konsekuensinya, tindakan tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Pertama, karena melanggar Tatib Nomor 1 tahun 2014 dan kedua, melawan putusan MA.

Selain cacat substansi, ketidakabsahan proses pemilihan itu menjadi semakin nyata manakala memperhatikan fakta bahwa agenda rapat pemilihan itu diputuskan dalam rapat yang tidak quorum. Dari sisi prosedur, agenda pemilihan itu jelas mengandung cacat prosedural.

Oleh karena proses pemilihan pimpinan DPD tersebut merupakan tindakan yang tidak sah karena berlawanan dengan hukum, maka pelantikan terhadap pimpinan DPD “baru” itupun menjadi tidak sah. Pelanggaran hukum lainnya yang lahir dari tindakan yang sudah keliru sejak awal adalah kehadiran Wakil Ketua MA untuk memandu proses pengucapan sumpah jabatan pimpinan DPD.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tindakan Wakil Ketua MA ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 260 ayat (6) UU MD3. Pasal itu dengan tegas mengatur bahwa hanya Ketua MA lah yang dapat melakukan pelantikan (pengucapan sumbah jabatan) pimpinan DPD. Ketentuan Pasal 260 itu sejalan dengan Pasal 253 ayat (1) UU MD3 bahwa Ketua MA melantik anggota DPD terpilih. Jadi, hanya Ketua MA yang berhak untuk melakukan pelantikan, bukan yang lain.

Ketaatan MA terhadap aturan ini terlihat ketika terjadi pergantian Ketua DPD dari Irman Gusman (tertangkap tangan oleh KPK) kepada M. Shaleh. Ketua DPD terpilih, M. Shaleh, tak langsung dilantik oleh Ketua MA. Pada waktu itu, pelantikan M. Shaleh sempat tertunda dan tidak ada perwakilan dari MA. Akhirnya Ketua MA datang dan melakukan pelantikan Ketua DPD yang baru menggantikan Irman Gusman. Peristiwa ini membuktikan bahwa MA taat pada prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 260 ayat (6). Akan tetapi, ketaatan itu dilanggar oleh MA sendiri ketika Wakil Ketua MA, Suwardi, melakukan pelantikan atas pimpinan DPD yang “baru”.

Tidak jelas apakah kedatangan Wakil Ketua MA itu atas kehendak pribadi sendiri atau penugasan khusus dari Ketua MA. Yang jelas, tindakan tersebut selain melanggar hukum juga bertentangan dengan asas tertib administrasi, salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang harus dirujuk oleh penyelenggara negara.

Azas itu menyatakan bahwa hanya pejabat yang berwenanglah yang dapat melakukan suatu tindakan administratif. Kewenangan administratif melakukan pelantikan itu diperoleh secara atributif melalui perintah UU MD3. Sehingga secara ekslusif, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang diperintah oleh UU (Ketua MA), kecuali ditentukan lain oleh UU.

Prinsip itu dapat saja disimpangi, jika memang terjadi keadaan darurat atau keadaan yang luar biasa yang membuat pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya berhalangan tetap atau terjadi kevakuman posisi Ketua MA.

Selama masih ada Ketua MA, maka tindakan pelantikan itu haruslah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebab UU tidak membuka kemungkinan lainnya dan praktik ketatanegaraan selama ini menunjukkan ketaatan atas prosedur itu.

Oleh sebab itu, untuk tetap menghormati supremasi hukum di Republik Indonesia, Ketua MA harus membatalkan tindakan pelantikan terhadap pimpinan DPD RI yang telah dilakukan oleh bawahannya. Tindakan itu harus dikoreksi oleh Ketua MA, demi menjaga marwah lembaga peradilan tertinggi di republik ini.

E. Pandangan dan Solusi

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia perlu mengeluarkan sikap akademik/intelektualnya selaku lembaga yang terdiri dari para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Terhadap permasalahan tersebut, APHTN-HAM menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

1. Proses parpolisasi yang tengah terjadi di Dewan Perwakilan Daerah secara nyata telah mengakibatkan terjadinya perpecahan di lembaga ini. Di mana, DPD mengalami dualisme kepemimpinan, padahal MA telah menyatakan dalam putusannya bahwa Pimpinan DPD memegang jabatan selama lima tahun atau hingga pemilu 2019;

2. Proses pemilihan pimpinan DPD-RI yang menghasilkan Ketua DPD-RI atas nama saudara Oesman Sapta Odang adalah pemilihan pimpinan yang ilegal karena bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Tatib DPD dan Putusan MA-RI;

3. Dalam rangka mengakhiri dualisme kepemimpinan DPD dan demi kepastian hukum, Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi terhadap tindakan Wakil Ketua MA yang sebelumnya telah memandu pengucapan sumpah pimpinan DPD atas nama Oesman Sapta Odang dkk.;

4. Komisi Yudisial harus mengambil tindakan efektif sesuai kewenangannya untuk menyikapi tindakan pejabat MA-RI yang telah merusak marwah Putusan MA-RI. Di mana, KY harus mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua MA;

5.Dalam rangka menjaga prinsip checks and balances dan hubungan antar lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945, maka kepada lembaga negara lainnya diminta untuk tetap menghormati mekanisme internal Dewan Perwakilan Daerah RI dengan tidak mengakui kepemimpinan DPD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan MA-RI.

6. APHTN-HAN meminta Pimpinan DPD-RI yang legal untuk tetap melaksanakan fungsi dan tugas-tugas kepemimpinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini sebagai bagian dari tugas keilmuan dan kewajiban akademik kami sebagai pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Tim Ahli