KDM Soroti Kas Bekasi Masih Rp 1 T: Ngapain Dikumpulkan, Tak Dibelanjakan?
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang disebutnya masih menyimpan dana sekitar Rp 1 triliun di kas daerah, padahal sudah mau akhir tahun.
Hal itu disampaikan KDM saat memberikan sambutan dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10).
KDM mempertanyakan alasan anggaran daerah yang besar masih tersimpan, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp 1 triliun," kata KDM.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang, menurut perkiraannya, mengalami defisit lebih dari Rp 1 triliun.
KDM juga mengungkapkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, ia menyebut daerah yang dipimpinnya mengalami kondisi keuangan minus Rp 300 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) hingga Rp 1,8 triliun.
"Artinya apa? Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," ujarnya.
Menurut KDM, anggaran pemerintah daerah semestinya segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki jalan, meningkatkan kualitas sekolah, serta memperbaiki layanan puskesmas dan rumah sakit.
Karena itu, ia meminta Asep mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan tidak membiarkan anggaran mengendap tanpa memberikan manfaat bagi warga.
"Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya," kata KDM.
KDM juga meminta pembangunan di Kabupaten Bekasi dilakukan secara terarah sehingga kemampuan keuangan daerah dapat dirasakan masyarakat melalui perbaikan fasilitas umum dan pelayanan dasar.