Komnas HAM Minta Korban Tewas dalam Bentrokan di Pidie Aceh Diautopsi
PerbesarKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menemukan dugaan kuat bahwa warga yang tewas dalam bentrokan dengan aparat TNI di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026, terkena proyektil. Dugaan tersebut didasarkan pada bekas luka di tubuh korban dan informasi awal dari pihak rumah sakit.
Bentrokan itu berawal saat TNI hendak menurunkan bendera bulan bintang di lokasi. Upaya persuasif dan dialog sudah dilakukan, namun massa melawan hingga terjadi bentrok.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan lapangan selama empat hari, sejak Jumat (6/11).
Dalam proses tersebut, tim Komnas HAM bertemu dengan keluarga korban, warga, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta pihak rumah sakit.
“Kalau dari bekas luka yang ada di badan korban yang meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Anis kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (9/11).
Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum dapat dipastikan. Anis menyebut hingga hari keenam setelah kejadian, belum dilakukan autopsi terhadap jenazah korban. Sementara itu, informasi awal dari pihak rumah sakit menyebut korban mengalami trauma akibat benda tajam.
“Belum ada autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tentu saja ini salah satu aspek yang penting untuk didorong ke depan, sehingga kenapa korban meninggal dunia itu menjadi terang-benderang,” ujarnya.
Komnas HAM berencana menindaklanjuti temuan awal tersebut dengan meminta keterangan Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda. Langkah ini juga bertujuan mendalami penggunaan senjata oleh personel TNI di lokasi kejadian.
Permintaan keterangan tersebut diperlukan untuk menguji informasi yang berkembang, termasuk pernyataan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya yang menyebut tidak ada amunisi tajam yang ditembakkan dan tembakan hanya diarahkan ke atas.
“Kami ingin mendorong bagaimana proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang,” kata Anis.
Ia menegaskan penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bentrokan itu menyebabkan satu warga meninggal dunia dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
Menurut Anis, keluarga korban juga berharap pemerintah menuntaskan kasus tersebut agar kebenaran terungkap dan hak mereka atas keadilan terpenuhi.
Selain mendorong pengungkapan kasus, Komnas HAM juga meminta agar dilakukan pemulihan terhadap seluruh korban, termasuk warga yang mengalami trauma akibat bentrokan tersebut.
“Hal yang ingin didorong Komnas HAM tentu saja pemulihan bagi seluruh korban, termasuk bagi warga adalah trauma akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 November,” kata Anis.