Melly Goeslaw Curhat Lagunya Diubah AI, Pertanyakan Pelindungan Pencipta
PerbesarMusisi sekaligus anggota DPR RI Melly Goeslaw mengungkapkan keresahannya soal lagu ciptaannya yang beredar dalam versi AI dengan nama pencipta yang berbeda. Keluhannya kepada platform pun tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Kelompok Terpumpun terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Cipta yang diikuti oleh Badan Legislasi DPR RI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta, Senin (9/11). Diskusi ini merupakan upaya pemerintah dan DPR RI menghimpun masukan untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta agar mampu menjawab tantangan pemanfaatan karya di era digital dan perkembangan AI.
Melly menyebut lagu "Apa Artinya Cinta", yang dinyanyikan bersama Ari Lasso pada 2005, kini ramai beredar dalam versi AI. Dalam versi itu, nama penciptanya pun berubah.
“Ada lagu ciptaan saya, judulnya Apa Artinya Cinta. Lagu itu ciptaan saya, dinyanyikan bersama Ari Lasso tahun 2005. Sekarang ramai banget versi AI-nya, dan penciptanya berubah menjadi DJ Kia dan Giant Susanti. Ketika saya komplain ke platform tersebut, dibilangnya, ‘Kita enggak tahu, karena memang semua orang bisa meng-upload seperti itu.' Apa dibenarkan kalau sebuah toko itu enggak tahu barangnya siapa yang dititipkan?” papar Melly.
Melly juga mempertanyakan apakah pengambilan karya oleh sistem AI tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang perlu diatur lebih tegas. Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak boleh hanya bergantung pada keberanian pencipta untuk melapor.
"Apakah negara bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu? Padahal ini sudah jadi industri yang sangat besar?" tanyanya.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyatakan pemerintah mengusulkan perubahan delik aduan murni menjadi delik hybrid bersyarat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta.
Delik aduan tetap berlaku untuk perkara yang dapat diidentifikasi secara personal oleh pemilik hak. Adapun pelanggaran yang bersifat masif, terutama di ranah digital, akan dikategorikan sebagai delik biasa bersyarat.
Pemerintah juga memasukkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan sanksi administratif bagi pelanggaran yang berulang.
"Dalam DIM pemerintah juga dimasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability," tegas Hermansyah.