Menhan Mau Bangun 514 Batalyon, 1 Tiap Kabupaten: Bukan Militerisasi, tapi Amanat Konstitusi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, 27 Juli 2026. Foto: Instagram/ @sjafrie.sjamsoeddin
zoom-in-whitePerbesar
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, 27 Juli 2026. Foto: Instagram/ @sjafrie.sjamsoeddin

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana pembangunan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Rencana tersebut menargetkan setiap kabupaten memiliki satu batalyon.

Sjafrie mengatakan, pembangunan batalyon tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

“Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional, yaitu kita menempatkan satu batalion di setiap kabupaten,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, amanat konstitusi yang dimaksud berkaitan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” ungkapnya.

Sjafrie menyampaikan hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Dasco dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Dalam pertemuan itu, mereka juga membahas mekanisme pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kegiatan pertahanan.

“Selain itu juga, kami mengadakan satu interaksi mengenai bagaimana intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan ini terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI, yaitu Komisi I,” katanya.

“Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan, dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan pada hari ini,” pungkas dia.