Momen Sri Sultan Lesehan Temui Massa yang Sampaikan Aspirasi
PerbesarGubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa yang menyampaikan aspirasi di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11) sore. Tak sekadar menemui, Sultan juga duduk lesehan berhadapan dengan peserta aksi untuk mendengarkan dan merespons berbagai aspirasi yang disampaikan.
Dalam dialog yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, Sultan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayor Jenderal TNI Drajad Bima Yoga.
Sejumlah isu menjadi perhatian massa, mulai dari pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, kesejahteraan pekerja, hingga pencabutan kebijakan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi. Massa juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan Stadion Mandala Krida.
Tuntutan tersebut mendapat tanggapan dari Sultan. Terkait pengaturan Jaga Warga, Sultan menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan melihat kondisi di tengah masyarakat.
Menurut Sultan, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Meski demikian, Sultan membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila dalam pelaksanaannya justru menghambat perkembangan demokrasi.
"Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," kata Sultan.
Soal Stadion Mandala Krida
Terkait Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan perbaikan stadion tersebut sebelumnya terkendala persoalan hukum menjadi bagian dari barang bukti. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, pada awal September 2026, KPK menyampaikan pembangunan dapat dilanjutkan.
Survei dari Kemenpora menemukan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dibangun kembali. Pelaksanaannya menyesuaikan ketersediaan anggaran APBN dan direncanakan secara bertahap.
"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," kata Sultan.
Saat ini, Mandala Krida dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan. Contohnya, belum bisa digunakan malam hari karena belum tersedia lampu penerangan.
Tuntutan Penetapan Upah
Mengenai tuntutan penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), Sultan menjelaskan penetapan upah berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Proses ini melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," ungkapnya.
Lanjutnya, pemerintah daerah masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun selanjutnya. Proses tersebut perlu memperhatikan kondisi perekonomian, keberlangsungan dunia usaha, serta kesejahteraan pekerja.
Dalam pertemuan itu, perwakilan massa aksi menyoroti praktik premanisme dan dugaan intimidasi kepada masyarakat. Contohnya adanya seseorang yang membawa senjata tajam ketika ada unjuk rasa di kawasan Malioboro. Pemerintah diminta tegas agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.