NasDem Minta KPK Bentuk Tim Khusus Awasi Program Kartu Prakerja

kumparanNEWSverified-green

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2).  Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta KPK mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja, khususnya pelatihan online dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Dia menyebut KPK harus memastikan agar tak ada celah korupsi bagi pihak tertentu dalam program tersebut.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Enggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran kartu prakerja," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).

"KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," lanjut dia.

embed from external kumparan

Bendahara Umum Nasdem itu pun meminta agar KPK membentuk tim khusus mengawasi program pelatihan online dalam kartu prakerja yang digagas pemerintah. Dia pun berharap agar pemerintah transparan terhadap penggunaan seluruh anggaran yang digunakan.

"Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp 5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi," tutur dia

Terlebih, kata dia, sejak awal penunjukan mitra pemerintah yang menyediakan pelatihan online tidak melalui tender terbuka. Untuk itu, ia berharap KPK harus mengusut adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.

Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

"Selain itu kan memang sudah kita ketahui semua penunjukan vendor kartu prakerja ini dilakukan tanpa tender. Nah coba diselidiki, apakah prosedur itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?" jelas dia.

"Karena setelah saya baca-baca lagi kok, ada vendor yang baru berdiri tahun ini, ada yang namanya baru kita dengar, dan lain-lain," tutur Sahroni.

embed from external kumparan

Lebih lanjut, dia pun meminta agar KPK terus mengawasi sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus corona.

"Enggak cuma Prakerja saja, tapi juga Bansos dalam rangka penanganan COVID-19, itu KPK harus hadir, awasi," tutup dia.

========

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.