Operasi Patuh Jaya Digelar 2 Pekan: Tindak Lawan Arah hingga Edukasi ke Sekolah
PerbesarPolda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 2.938 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dan Satpol PP dikerahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengatakan operasi tersebut mengutamakan upaya preemtif dan preventif melalui edukasi serta pencegahan, tanpa mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan.
“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 Dishub DKI Jakarta, dan 30 Satpol PP,” kata Dadang saat Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2026 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/10).
Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi atau penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka jalan, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, hingga melawan arus.
“Ada beberapa hal yang menjadi sasaran prioritas, meliputi pengendara motor tanpa helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” ujar Dadang.
Dadang menegaskan, tujuan operasi bukan semata-mata menindak pelanggar, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas karena memahami pentingnya keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
“Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif,” ucapnya.
Ia menjelaskan, petugas diminta memetakan titik rawan pelanggaran dan kecelakaan untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Faktor yang diperiksa antara lain kondisi jalan, penerangan, ketersediaan rambu, hingga kebutuhan pengawasan dan rekayasa lalu lintas.
Dadang juga meminta setiap tindakan kepolisian, termasuk teguran, didokumentasikan melalui video menggunakan kamera tubuh atau rekaman ponsel. Dokumentasi tersebut digunakan untuk pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi pelaksanaan operasi.
“Kedepankan edukasi dan pencegahan, namun lakukan penindakan hukum secara tegas, adil, dan konsisten terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan,” kata Dadang.
Polisi Edukasi Pelajar, Termasuk soal Tawuran
Selain penindakan di jalan, Dadang mengatakan edukasi akan dilakukan secara bersamaan di sekolah-sekolah. Polda Metro Jaya juga akan menjalankan program Polisi Peduli Sekolah untuk memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pelajar, termasuk terkait persoalan tawuran.
Menurutnya, penanganan tawuran membutuhkan program tersendiri dan tidak cukup hanya mengandalkan Operasi Patuh Jaya yang berlangsung dalam waktu terbatas. Melalui program tersebut, personel kepolisian akan masuk ke sekolah sebagai pengajar atau pembina.
“Untuk yang tawuran apa segala, itu kita akan melaksanakan program yang berkelanjutan. Kita masuk namanya kalau dalam program Bapak Kapolri namanya Polisi Peduli Sekolah,” ujar Dadang.
Ia menambahkan, hasil penindakan terhadap pelanggar juga akan ditindaklanjuti melalui kunjungan edukatif oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas), terutama bagi pelanggar berulang atau yang melakukan pelanggaran berisiko tinggi.
Hasil penindakan tersebut akan menjadi basis data pelanggar, termasuk alamat rumah dan sekolah bagi mereka yang masih berstatus pelajar. Dadang menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan memberikan pembinaan, bukan intimidasi.
“Kunjungan ini bukan untuk mengintimidasi, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar pelanggar memahami risiko perbuatannya dan tumbuh kesadaran untuk tidak mengulanginya,” kata Dadang.
TNI dan Dishub DKI Turut Dikerahkan
Kasdam Jaya Mayjen TNI Putra Widyawinaya mengatakan, Kodam Jaya mengerahkan 80 personel untuk mendukung Operasi Patuh Jaya selama dua minggu. Keterlibatan TNI juga menjadi momentum untuk menertibkan anggota yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami menurunkan personel sejumlah 80 orang untuk melaksanakan kegiatan selama dua minggu. Ini juga momen yang baik bagi kami untuk TNI, khususnya untuk menertibkan anggota-anggota TNI sendiri yang nantinya mungkin ada yang belum sesuai dengan aturan,” ujar Putra.
Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan operasi bersama kepolisian. Dishub DKI juga telah memetakan 90 titik kemacetan dan mengerahkan 1.426 personel untuk melakukan penanganan di lokasi-lokasi tersebut.
“Kami menempatkan 1.426 personel di titik-titik yang memang sudah kita petakan, 90 titik yang kemacetan tersebut. Oleh karenanya nanti kita akan bersama-sama dengan kepolisian untuk melakukan aksi tersebut,” kata Budi.