Paling Banyak Terdampak, Jembatan Daerah di Aceh 58,93 Persen Berfungsi

Pemulihan ratusan jembatan daerah hingga ke wilayah pelosok menjadi fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Provinsi Aceh per 18 November 2026. Dari total 655 unit jembatan daerah yang rusak akibat bencana, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen sudah kembali berfungsi, sedangkan sisa 269 unit terus dikebut pengerjaannya melalui kontraktor dan kerja sama TNI.
Jembatan daerah tercatat sebagai infrastruktur dengan jumlah kerusakan terbanyak di Aceh dibandingkan sektor jalan maupun jembatan nasional.
Sebagian jembatan yang belum tuntas tersebut berada di area cukup terpencil, sehingga pengiriman material dan pengerahan tenaga kerja di lapangan membutuhkan upaya ekstra.
Untuk mempercepat penyambungan akses warga di pelosok, pekerjaan konstruksi dibagi melalui metode kontraktual bersama vendor dan kerja sama langsung dengan unsur TNI. Dukungan TNI di lapangan diwujudkan
lewat pembangunan jembatan Bailey serta jembatan perintis oleh Satgas Jembatan TNI AD dan Kodam Iskandar Muda (IM) pada berbagai titik di Aceh.
Hal itu dikatakan oleh Kasposko Satgas PRR Aceh, Safrizal, dalam konferensi pers “Konferensi Pers Satu Tahun Penanganan Bencana Sumatera “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan,” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 33, Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
Ia menjelaskan bahwa pengerjaan fisik di sisa titik jembatan tersebut terus berjalan di lapangan sesuai tahapan masing-masing. Safrizal mengatakan kondisinya berbeda-beda karena ada yang masih dalam tahap konstruksi, proses pengiriman material, dan pengerahan tenaga kerja.
"Adapun jumlah jembatan daerah terdampak paling banyak, yakni 655 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen sudah kembali berfungsi secara fungsional. Artinya, masih terdapat jembatan-jembatan daerah, termasuk yang berada di wilayah cukup terpencil, yang belum selesai pengerjaannya. Sebagian masih dalam tahap konstruksi, sementara sebagian lainnya sedang dalam proses pengiriman material dan pengerahan tenaga kerja. Pengerjaan tersebut dilakukan melalui metode kontraktual dengan vendor maupun melalui kerja sama dengan TNI," ujar Safrizal.
Di sisi lain, konektivitas jalur utama di Aceh sudah pulih sepenuhnya secara operasional. Seluruh jalan nasional dan 23 unit jembatan nasional yang terdampak kini telah berfungsi 100 persen. Pada jalur kewenangan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah atau 94,32 persen juga telah kembali fungsional, menyisakan 93 ruas jalan yang masih dalam tahap perbaikan.
Safrizal meluruskan pemahaman publik agar tidak keliru memaknai capaian fungsional 100 persen pada infrastruktur jalan dan jembatan nasional tersebut. Maksud dari 100 persen adalah secara fungsi, artinya sudah bisa dilewati dan terkoneksi antar wilayah.
"Yang dimaksud dengan 100 persen bukan berarti konstruksinya sudah selesai 100 persen, tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan, meskipun sebagian masih tersambung menggunakan jembatan sementara. Sementara itu, konstruksi secara bertahap terus dilakukan," tegasnya.
Seluruh tahapan pemulihan fisik ini berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Tahun 2026–2028 yang mengusung prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS). Pada sektor transportasi dan konektivitas, Renduk mengarahkan pemulihan berjenjang mulai dari pembukaan akses fungsional darurat hingga pembangunan konstruksi permanen yang tangguh terhadap risiko bencana alam.
Untuk menjalankan Rencana Induk tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,2 triliun bagi tiga provinsi terdampak di Sumatera, dengan porsi terbesar untuk Provinsi Aceh mencapai Rp58,973 triliun atau sekitar 60 persen. Pagu anggaran untuk Aceh dibagi secara bertahap oleh 23 kementerian selama tiga tahun, yakni Rp24 triliun pada 2026, Rp20 triliun pada 2027, dan Rp14 triliun pada 2028.
Selain anggaran melalui kementerian teknis, pemerintah pusat memperkuat kemampuan keuangan daerah lewat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026. Dana ini diprioritaskan untuk membiayai pemulihan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Berdasarkan data monitoring Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 30 Oktober 2026, realisasi belanja TKD Tambahan di Provinsi Aceh tercatat tertinggi dibandingkan dua provinsi terdampak lainnya, yakni mencapai Rp788,5 miliar atau 40,22 persen dari total pagu Rp1,96 triliun.
Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Barat mencatat realisasi Rp0,86 triliun atau 32,94 persen dari pagu Rp2,62 triliun, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1,90 triliun atau 29,91 persen dari total alokasi Rp6,34 triliun.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa luasnya wilayah terdampak yang mencapai 53 kabupaten/kota membuat seluruh proses pembangunan permanen harus dijalankan secara bertahap hingga 2028. Ia pun meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan dana transfer dari pusat untuk mempercepat pemulihan di wilayah masing masing.
"Beliau (Presiden) ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi enggak mudah, karena luasnya wilayah yang terdampak ya, 53 kabupaten/kota dan perlu waktu. Enggak bisalah dikerjakan dalam waktu tahun ini juga. Perlu waktu setidaknya sampai dengan 2028 target kita. Jadi ya saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada Saudara-saudara yang terdampak yang mungkin belum tersentuh tempatnya, ada sungai mungkin atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen, karena memang banyaknya yang terdampak dan sekali lagi perlu waktu untuk itu. Dan ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian/lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD, juga untuk membantu percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah masing-masing," pungkas Kasatgas PRR.
