PDIP Gelar Workshop UMKM dan Lingkungan, Dukung Pelestarian Mangrove
PerbesarSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan gerakan merawat pertiwi yang dijalankan partainya tidak berhenti pada penanaman pohon, melainkan mendorong lahirnya komunitas warga yang mampu menghidupi diri dari merawat lingkungan. Menurut Hasto, komunitas itulah yang membuat potensi ekonomi mangrove bisa masuk pasar yang selama ini menuntut skala besar.
Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri Workshop UMKM Gotong Royong dan Deklarasi Komunitas Pegiat Lingkungan Mangrove di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10). Kegiatan dibuka di aula Sri Maha Resort, Malang Selatan. Setelah itu Hasto dan rombongan bergerak ke Pantai Teluk Asmara di sisi aula hotel, tempat ratusan warga yang berprofesi nelayan dan pelaku UMKM sudah menunggu.
Di kawasan pantai itu berlangsung workshop untuk tiga kelompok warga. Kelompok anak muda mengikuti workshop persiapan perdagangan karbon, pengolahan sampah, serta pembuatan suvenir dari sampah kayu. Kelompok emak-emak mengikuti workshop pengolahan makanan berbasis hasil laut. Sementara kelompok nelayan mengikuti workshop silvofishery dan keramba jaring apung.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini dan Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo tampak mengisi workshop di lokasi. Hasto hadir didampingi Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan Sri Rahayu. Turut hadir Sri Oentari dari PDI Perjuangan Jawa Timur, penggerak Clungup Mangrove Conservation (CMC) Saptoyo, penerima penghargaan Kalpataru 2016 dan penerima Kalpataru 2015, M. Zamroni dari Tunas Hijau.
"Bagi PDI Perjuangan kami sudah setiap hampir setiap tahun itu kami mengadakan merawat pertiwi dengan menanam mangrove kemudian dengan penghijauan. Rata-rata per tahun itu ada 234.000 pohon yang ditanam oleh kader-kader PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Ia menekankan, yang paling penting adalah kemampuan komunitas membangun kegiatannya secara berdikari dan bergotong royong, sebab dari situlah manfaat ekonomi muncul.
"Tetapi yang paling penting dari cerita ini adalah ketika kita membangun suatu ide imajinasi bahwa kita bisa secara berdikari bergotong royong dengan komunitas yang ada di sekitar kita melakukan sesuatu yang berguna bagi lingkungan ternyata itu juga mendatangkan suatu rahmat bagi peningkatan taraf kehidupan itu," katanya.
Hasto menilai gerakan berbasis komunitas itu membuka ruang pekerjaan bagi rakyat tanpa merusak lingkungan. "Sehingga kami berimajinasi, kita bisa menciptakan pekerjaan secara massal bagi rakyat tanpa merusak lingkungan," imbuhnya.
Model itu dinilai relevan di tengah kebutuhan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan 19 juta lapangan kerja baru dengan Menteri Ketenagakerjaan optimistis target itu tercapai pada 2029. Di Malang Selatan jalur yang ditawarkan berbeda: pekerjaan yang lahir dari merawat lingkungan, mulai dari pemandu wisata, pembibitan dan perawatan mangrove, pengolahan sampah, produksi suvenir, hingga silvofishery, sistem budidaya perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir yang menggabungkan usaha perikanan (seperti tambak ikan bandeng, udang, atau kepiting) dengan penanaman dan pelestarian hutan mangrove dalam satu kawasan.
Sementara itu, Andreas Eddy Susetyo menyebut apa yang dibangun komunitas di Malang Selatan justru punya nilai ekonomi yang selama ini luput dari perhitungan. Ia menceritakan pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Washington pada April lalu, ketika muncul pertanyaan dari pembeli karbon soal unit yang berbasis komunitas.
"Mereka kemudian menanyakan itu adalah dari Nvidia, Nvidia itu salah satu perusahaan AI terbesar, dan Tencent mengatakan, apakah di Indonesia itu tidak ada yang berbasis komunitas?" ujarnya.
Andreas menyebut jawabannya adalah menyatukan komunitas-komunitas kecil.
"Karena kalau hanya skala, ya, yang kecil-kecil ini kalau dikumpulkan kan jadi besar," katanya.
Ia menambahkan, nilai ekonomi karbon dari kawasan itu selama ini belum pernah dibayar.
"Karena satu ton CO2 paling rendah dinilai sekarang dengan 20 dolar," ujarnya.
Penggerak CMC Saptoyo memaparkan perjalanan kawasan Pantai Clungup. Kawasan itu pernah rusak parah dengan pembalakan pada 1998-2003, dan pemulihan dimulai 2005 secara simpatisan. Menurutnya, ekowisata mempercepat pemulihan lahan secara signifikan.
"Kalau kami rehabilitasi hanya nanam saja Pak, kami satu tahunnya itu dapat 5,5 hektare, nanam doang. Kemudian coba diintervensi oleh anak-anak muda dan akhirnya 10 tahun berikutnya kami bisa menyelesaikan tiap tahunnya 10,3 hektare dengan melibatkan pariwisata," katanya.
Saptoyo menyebut penanaman di 81 hektare mangrove sudah tuntas pada 2026. "Kita tinggal menunggu besarnya saja, merawat. Konsennya merawat, penanaman sudah selesai," ujarnya.
Penghitungan serapan karbon 2021 bersama Universitas Gadjah Mada mencatat 3.856 ton dari pohon ke atas, sementara kerja sama dengan Universitas Brawijaya mencatat 5.285,26 ton dari tanah ke bawah.
Rangkaian kegiatan berlanjut Sabtu (17/10) dengan Deklarasi Komunitas Penggiat Lingkungan Mangrove, open talk bersama anak muda, nelayan, dan emak-emak, webinar komunitas penggiat lingkungan, serta aksi menanam mangrove dan memungut sampah di sekitar kawasan CMC.
Soroti Karhutla, Dorong Reboisasi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun. Ia menilai persoalan tersebut merugikan masyarakat sekaligus menurunkan martabat Indonesia di mata negara tetangga.
"Kami datang saat ini kan di tengah penderitaan tidak hanya rakyat Kalimantan dan Sumatera atas kebakaran hutan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Padahal suatu kejadian-kejadian yang berulang. Ini adalah suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita karena tidak mampu terhadap menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun," ujar Hasto.
Hasto menilai langkah antisipasi dan mitigasi karhutla masih kurang, meski pakar telah mengingatkan potensi El Nino ekstrem. Ia juga menyoroti dugaan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit.
"Politik Merawat Pertiwi itu harus dimulai dengan yang pertama adalah konsepsi tentang tata ruang. Bahwa kita tidak boleh melakukan suatu perubahan tata guna hutan dan harus ada moratorium hutan. Maka politik tata ruang harus kita galakkan kembali, hutan harus ada moratorium, tidak boleh dikonversi," katanya.
Selain moratorium hutan, Hasto mendorong reboisasi serentak untuk memulihkan lingkungan sekaligus membuka lapangan kerja.
"Dan kemudian gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," ujarnya.