PDIP Tak Ingin Ikut Campur soal Wapres Pengganti Gibran: Kita Serahkan ke Presiden
PerbesarPDI Perjuangan memilih tidak ikut bermanuver menentukan nama wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai banteng itu menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) di Bekasi, Sabtu (14/11). Menurut dia, posisi partainya berangkat dari prinsip konstitusionalisme dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan.
“Presiden Prabowo yang punya kewenangan untuk mengusulkan dua calon wakil presiden tersebut. Kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik dan menjadi harapan rakyat,” kata Hasto.
Menurut Hasto, siapa pun yang nantinya dipilih harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kondisi ekonomi, sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Yang menjadi harapan bersama adalah mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, dan mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Hasto menegaskan, PDIP tidak ingin mencampuri kewenangan Presiden dalam menentukan calon pengganti Gibran. Bahkan ketika ditanya mengenai kemungkinan munculnya nama-nama tertentu dari internal partai maupun partai lain, dia kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut diserahkan kepada Prabowo.
“Kalau soal nama, saya serahkan kepada Presiden,” katanya.
Momentum Koreksi
Di sisi lain, Hasto melihat perubahan posisi wakil presiden tersebut sebagai momentum untuk melakukan koreksi terhadap cara negara dijalankan. Menurut dia, dinamika politik nasional setelah mundurnya Gibran harus menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ketaatan terhadap konstitusi.
PDIP, kata Hasto, berpandangan bahwa pembangunan negara harus berjalan berdasarkan konstitusi dan tidak boleh disertai manipulasi konstitusi melalui intervensi kekuasaan.
“Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi. Ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan,” ujarnya.
Bagi Hasto, persoalan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam kehidupan bernegara. Ia menilai pemimpin negara harus memberikan keteladanan dan mengedepankan semangat pengabdian kepada rakyat.
“Ini mengajarkan tentang pentingnya supremasi hukum, etika, moral di atas segalanya. Di dalam membangun keadaban publik, pentingnya keteladanan dari pemimpin negara yang harus dikirimi semangat pengabdian, etika, moral yang baik,” katanya.
Hasto juga menyinggung watak kekuasaan yang semestinya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kekuasaan, menurut dia, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun keluarga.
Ia mengingatkan, penyalahgunaan kepercayaan publik dan intervensi kekuasaan demi kepentingan tertentu justru dapat menimbulkan kerapuhan dalam kehidupan bernegara.
“Ini menjadi pelajaran betapa pentingnya supremasi hukum harus diwujudkan dan watak kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan anaknya dan sebagainya, akan menciptakan kerapuhan,” tutur Hasto.
Soal Dua Nama dari Koalisi
Hasto juga merespons ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden pengganti. Ia menyinggung ketentuan dalam UU MD3 yang mengatur bahwa dua nama calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan sebelumnya.
Karena itu, menurut dia, prinsip konstitusionalisme tetap harus menjadi pijakan dalam proses tersebut.
“Di dalam penjelasan MD3, dua nama wakil presiden yang diusulkan itu berasal dari partai politik yang mengusung pasangan sebelumnya Prabowo-Gibran. Nah, segala sesuatunya, prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati. Demokrasi yang baik harus kita hormati,” katanya.
Dengan demikian, PDIP tidak ingin mengedepankan kepentingan politik praktis dalam proses pergantian wakil presiden. Partai memilih menunggu langkah konstitusional yang akan ditempuh Presiden.
Soal Koalisi dan Disiplin Kader
Dalam kesempatan itu, Hasto juga ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keputusan strategis mengenai arah politik partai merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan,” ujarnya.
Hasto kemudian menegaskan kembali prinsip yang selama ini menjadi pegangan PDIP dalam menjalankan kehidupan kepartaian. Menurut dia, partai tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan kekuasaan, tetapi oleh keyakinan ideologi dan komitmen terhadap rakyat.
“Partai digerakkan oleh keyakinan ideologi, oleh komitmen pembebasan terhadap rakyat marhaen. Kemudian politik itu juga membangun peradaban, politik itu juga disertai dengan disiplin kader,” katanya.
Ia menegaskan, kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform partai dipersilakan menentukan sikap politiknya sendiri.
“Bagi mereka yang tidak taat pada ideologi, komitmen pembebasan rakyat marhaen, menjadikan kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat, menyentuh aspek pendidikan yang baik, kesehatan yang baik bagi rakyat, pembangunan infrastruktur, menciptakan sarana-sarana produksi bagi rakyat, bagi mereka yang tidak sesuai dengan platform PDIP, silakan keluar dari PDIP,” ujar Hasto.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari disiplin organisasi yang harus dijalankan seluruh kader. Ia mengeklaim, pengalaman politik menunjukkan bahwa gerakan yang hanya bertumpu pada pragmatisme dan ambisi kekuasaan cenderung rapuh ketika menghadapi guncangan.
“Yang tidak taat pada ideologi, yang hanya digerakkan oleh pragmatisme politik, apalagi ambisi kekuasaan, ternyata apa yang dibangun sangat rapuh sehingga mudah menerima goncangan politik,” katanya.
Hasto mengatakan PDIP berupaya menyatukan ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, serta gerakan turun ke bawah bersama rakyat. Menurut dia, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh dinamika elite, tetapi juga oleh kerja nyata di tengah masyarakat.
“Perjuangan menyatukan antara ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai dengan gerakan turun ke bawah bersama rakyat di dalam kelembagaan partai,” ujarnya.
Bagi PDIP, dinamika politik nasional saat ini bukan sekadar persoalan pergantian figur di posisi wakil presiden. Hasto menempatkannya sebagai ujian terhadap sejauh mana prinsip konstitusi, etika politik, supremasi hukum dan kepentingan rakyat benar-benar menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan negara.