Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Tangani Karhutla di 7 Provinsi
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan pemerintah pusat mengucurkan bantuan sebesar Rp 1,235 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak.
Tujuh provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1,235 triliun yang ditekankan oleh Bapak Presiden agar diprioritaskan pada,” kata Sugiono dalam konferensi pers mengenai progres penanganan karhutla di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Sugiono mengatakan, bantuan pemerintah pusat tersebut disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada 7 September 2026, sedangkan bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10).
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diprioritaskan untuk tiga kebutuhan utama, yakni perlindungan masyarakat terdampak, upaya pemadaman dan penanggulangan karhutla, serta dukungan logistik bagi personel yang bertugas.
Untuk perlindungan masyarakat, bantuan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, hingga penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sementara itu, untuk penanggulangan karhutla, bantuan dapat digunakan untuk menambah alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin, dan merupakan wujud upaya keras pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan,” ujar politikus Gerindra ini.
Sugiono menambahkan, saat ini sekitar 71.000 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla.
Upaya pemadaman yang dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk water bombing serta modifikasi cuaca menggunakan dry ice dan natrium klorida (NaCl) atau garam.
“Juga dilakukan operasi udara seperti water bombing, penaburan dry ice yang dalam satu minggu terakhir menunjukkan hasil efektif, serta penaburan NaCl sebagai bagian dari proses modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di wilayah-wilayah terdampak,” katanya.
Sugiono mengatakan, BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus berupaya meningkatkan dan mempercepat penanganan karhutla.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk mendistribusikan peralatan dan sarana pendukung kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak parah akibat karhutla.
Perusahaan Terlibat Karhutla Terancam Sanksi
Selain penyaluran bantuan, pemerintah juga menyoroti tanggung jawab perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla.
Sugiono menuturkan, Kementerian Kehutanan bersama Polri, BNPB, dan pemerintah daerah telah melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat.
“Proses hukum akan ditangani oleh aparat penegak hukum secara tegas, karena dampaknya tidak hanya ekologis melainkan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas,” kata Sugiono.
Adapun sanksi terhadap perusahaan yang terbukti terlibat, kata Sugiono, dapat diberikan secara bertahap.
“Sanksi yang disiapkan berjenjang, mulai dari tindakan administratif hingga pencabutan izin,” tegasnya.