Pemerintah Terus Perkuat Langkah Pencegahan Penempatan PMI Non-Prosedural
PerbesarPemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural ke luar negeri.
Penguatan langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai lintas instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Wamenaker Afriansyah Noor, mengatakan, Kemnaker selaku pemegang kebijakan pelindungan PMI terus melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah penempatan PMI secara non-prosedural, serta tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI non-prosedural, baik perorangan maupun korporasi.
"Selama ini kami hanya memberi sanksi ringan, dan hanya mencabut atau skorsing, tetapi sekarang kami ingin melakukan efek jera kepada mereka yang melakukan (penempatan PMI secara non-prosedural)," kata Afriansyah dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (13/4/2023).
Afriansyah mengatakan, selain sanksi yang mengandung efek jera, beberapa langkah pemerintah untuk mencegah penempatan PMI secara non-prosedural antara lain memaksimalkan tugas Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di 25 lokasi embarkasi dan debarkasi PMI.
Lalu, mendorong Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap proses penempatan PMI; melakukan edukasi kepada semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan Calon PMI; serta memperkuat tugas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja untuk melayani proses penempatan tenaga kerja berjalan secara mudah dan bermartabat.
Selain itu, langkah lainnya adalah memperkuat kolaborasi dalam melakukan Sosialisasi dan berkesinambungan tentang pencegahan PMI non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah asal kantong PMI serta wilayah perbatasan; dan memperkuat layanan Terpadu Satu Atap dalam pelindungan PMI.
Afriansyah menjelaskan, dalam hal pencegahan dan penanganan penempatan PMI secara non-prosedural, penguatan sinergi kerja berbagai lintas instansi kementerian/lembaga harus terus diperkuat karena sinergi kerja ini terbukti efektif dapat mencegah penempatan PMI secara non-prosedural.
Ia mencontohkan dengan keberhasilan pengungkapan sindikat penempatan PMI secara non-prosedural oleh Polresta Bandar Udara Soekarno-Hatta, serta pencegahan penempatan PMI non-prosedural di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo.
Menurutnya, keberhasilan penanganan 2 kasus tersebut tak lepas dari sinergi kerja antara Kemnaker, kepolisian, Kemensos, Ditjen Imigrasi, dan BP2MI yang berjalan dengan efektif.
“Jadi terkait Soetta dan Juanda, kami Kementerian Ketenagakerjaan fokus, kalau ada oknum-oknum yang terlibat akan kita tindak tegas,” jelasnya.
Afriansyah pun menegaskan komitmen lintas instansi kementerian/lembaga untuk terus bersama-sama melakukan pencegahan penempatan PMI secara non-prosedural dan pemberantasan TPPO, termasuk kasus TPPO yang tengah terjadi di Batam.
“Ketika mereka berangkat secara non-prosedural, maka pelindungan, keselamatan, beserta seluruh fasilitas yang mereka dapat itu tidak mereka dapat. Itu yang harus kita sikapi,” ujarnya.