Persiapan Polri untuk Sidang Etik Listyo Sigit
PerbesarKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menyidangkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan Listyo Sigit tetap akan menjalani sidang etik karena masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.
Terkait susunan majelis sidang, Isir mengatakan penentuannya menjadi kewenangan Kapolri.
“Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” Isir kepada wartawan dikutip, Rabu (11/11).
Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo Sigit dalam proses penegakan etik tersebut.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 7 Tahun 2022, anggota KKEP wajib memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Sementara itu, sidang etik terhadap tiga terduga pelanggar lainnya belum dapat digelar karena masih menunggu pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” tuturnya.
Isir memastikan seluruh anggota yang diduga melanggar kode etik, termasuk Listyo Sigit, tetap akan diproses melalui sidang KKEP.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11). Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela. Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.
Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Kapolri Bicara Jadwal Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo dkk Berlanjut
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan sidang kode etik terhadap sejumlah personel Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto akan berlanjut. Salah satu personel yang akan menjalani sidang etik tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi mengatakan, proses persidangan terhadap para personel tersebut masih akan dilaksanakan. Namun, ia belum mengungkapkan secara terperinci jadwal sidang berikutnya.
“Nanti akan ada proses persidangan berikutnya. Proses persidangannya,” kata Suyudi saat ditemui seusai pembukaan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Job Fair di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Kasus Penyadapan Presiden
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam penanganan perkara tersebut, Polri menetapkan empat personel sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi yang pernah disampaikan penyidik, dugaan penyadapan terjadi pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri atau Lawful Interception Management System (LIMS).
Dalam perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem LIMS tanpa melalui prosedur verifikasi dan dasar penegakan hukum yang semestinya. Selain itu, penyidik mengusut dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam perkembangan sebelumnya, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, dikabarkan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Proses sidang etik terhadap para personel tersebut merupakan proses internal Polri yang berjalan terpisah dari penanganan perkara pidananya.