PKS Instruksikan Pejabat Potong Gaji untuk Bantu Korban Karhutla

Pengendara berkendara melintasi jalan saat kabut asap kebakaran hutan menyelimuti kawasan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026). Foto: REUTERS/Arief Rahman Septian Prathama

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menginstruksikan para pejabat publik dari PKS untuk memotong gajinya untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.

"Pejabat publik, saya instruksikan simpati kita untuk memotong gaji kita untuk membantu warga terdampak karhutla," kata Muzzammil saat menyampaikan pidato politik dalam Bimteknas PKS 2026 di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10).

Menurutnya, kader dan struktur PKS juga perlu berupaya membantu warga sesuai kemampuan masing-masing.

Muzzammil menyebut kantor-kantor PKS dapat dimanfaatkan sebagai tempat masyarakat mencari bantuan. Ia juga mengatakan panitia akan menyiapkan kode batang atau barcode untuk memudahkan pengumpulan bantuan.

"Kita jadikan kantor-kantor PKS di mana tempat sebagai rumah rakyat, tempat mereka mencari bantuan, dan semampu kita membantu mereka," ujarnya.

Desak Kementerian Percepat Penanganan Karhutla

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat membuka Bimteknas PKS 2026 di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Selain mendorong bantuan bagi warga terdampak, Muzzammil mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat penanganan karhutla. Ia menilai kebakaran yang terjadi bukan hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam flora, fauna, dan lingkungan.

"PKS mendesak Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup untuk bergerak lebih cepat," katanya.

Ia mengatakan PKS juga tengah mengusulkan rancangan undang-undang mengenai keadilan dalam pengendalian perubahan iklim sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan lingkungan.

Muzzammil turut mengecam tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik dilakukan individu, organisasi, maupun korporasi. Ia menilai pelaku pembakaran harus ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin usaha korporasi yang terbukti terlibat.

"PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik dilakukan individu, organisasi, apalagi korporasi. Itu adalah kejahatan yang besar. Cabut izin korporasi tersebut," tegasnya.

"Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan apa pun demi membela kepentingan rakyatnya," pungkasnya.