PKS soal Wapres Nyatakan Niat Mundur: Pilihannya Mengundurkan Diri Atau DPR Jalankan HMP
PerbesarSekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kholid mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran sudah sangat kuat dan jelas.
“Putusan MK dan MA sudah sangat kuat dan jelas,” kata Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).
Menurutnya, terdapat dua pilihan yang bisa ditempuh dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Jadi pilihannya adalah mengundurkan diri atau DPR RI menjalankan hak menyatakan pendapatnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.