Polda Jateng Bongkar 46 Kasus Penyelewengan BBM-LPG Bersubsidi, 61 Tersangka Ditangkap
PerbesarPolda Jawa Tengah membongkar 46 kasus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. Modus yang digunakan antara lain mengakali QR Code MyPertamina hingga BBM yang dicampur dengan minyak.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, ada 61 tersangka yang ditetapkan dalam 46 kasus yang terungkap sepanjang Oktober hingga November 2026 ini. Penyelewengan BBM bersubsidi hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Jateng.
"Kami juga mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite," ujar Roy dalam jumpa pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11) malam.
Ia menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali. Selain itu, para tersangka juga memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan.
"Kemudian ada yang menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, dan menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan," jelas dia.
Selain itu, polisi juga menemukan adanya penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali dan penimbunan.
"Kemudian ada pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan," sebut Roy.
Tak hanya itu, polisi juga menetapkan 10 tersangka lain yang menyelewengkan LPG bersubsidi. Modusnya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram maupun 50 kilogram.
"Dan kemudian dijual lagi sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga," ungkap Roy.
Dalam perkara ini, Polda Jateng mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Roy menegaskan penyelewengan dua barang bersubsidi ini sangat merugikan masyarakat.
"Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," imbuh Roy.
Roy menegaskan, pihaknya juga akan menindak setiap pengguna hasil penyelewengan BBM atau LPG bersubsidi termasuk jika digunakan untuk kepentingan industri perusahaan besar.
"Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini," tegas Roy.
Atas perbuatannya, 61 tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
"Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar," kata Roy.