Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan KTP dan SIM di Jakut, 5 Orang Ditangkap
PerbesarPolisi membongkar sindikat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut.
Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Kampung Mangga, Jalan Syawal Raya, Gang Buntu II, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara.
“Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering ada anak-anak kumpul dengan kegiatan yang kurang jelas. Kemudian panit reskrim yang pada saat itu piket Ipda Ruswandi beserta anggotanya melakukan lidik ke TKP,” kata Andry dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Polisi kemudian menggerebek rumah tersebut pada Minggu (8/11) sekitar pukul 00.10 WIB. Saat penggerebekan, petugas mendapati lima orang tengah membuat SIM dan KTP yang diduga palsu.
Kelima orang yang ditangkap yakni Rossy Kurniawan, Farhandhito Fauzrial Driantama, Royadi, Sandi Syahputra, dan Yustinus Putut Wizanarko. Polisi juga menetapkan seorang bernama Nanang sebagai daftar pencarian orang (DPO).
Andry menjelaskan, para pelaku telah menjalankan bisnis pembuatan dokumen palsu tersebut selama sekitar dua hingga empat bulan. Mereka mencari pelanggan melalui iklan jasa pembuatan surat yang dipasarkan di Facebook dan terhubung dengan WhatsApp Business.
“Pada saat melakukan lidik ke TKP, didapati para pelaku sedang membuat SIM dan KTP palsu di lokasi. Dari sini kami mengamankan lima orang pelaku dan tersangka DPO atas nama NNG,” ujarnya.
Dalam menjalankan aksinya, empat pelaku, yakni Rossy, Farhandhito, Royadi, dan Sandi, bertugas mencari pelanggan sekaligus membuat dokumen palsu. Mereka menggunakan aplikasi editing untuk mengolah desain SIM dan KTP sesuai pesanan.
Setelah desain selesai, dokumen dicetak menggunakan printer dengan kertas overlay. Hasil cetakan kemudian ditempelkan ke bahan PVC, dipotong menggunakan alat pemotong kartu, lalu dipres menggunakan mesin khusus.
Sementara itu, Yustinus bertugas mengirimkan SIM dan KTP palsu kepada pelanggan melalui jasa ekspedisi. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening para pelaku.
Menurut Andry, pelanggan mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas pemesan berasal dari luar Pulau Jawa dan luar wilayah Jakarta.
“Kliennya dari para pemesan melalui Facebook dan rata-rata dari luar pulau dan luar wilayah Jakarta,” kata Andry saat dihubungi kumparan.
Para pelaku memasang tarif berbeda untuk setiap dokumen. SIM A dijual seharga Rp 600 ribu, SIM C Rp 300 ribu, SIM B I Umum Rp 1,1 juta, dan SIM B II Umum Rp 1,4 juta. Sementara itu, KTP dibanderol Rp 200 ribu per lembar berdasarkan keterangan dalam rilis Polsek Koja.
Andry mengatakan, para pelaku menjalankan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki pekerjaan.
“Motifnya mereka tidak ada yang bekerja dan semuanya untuk kebutuhan hidup. Motifnya cari makan karena enggak ada kerjaan lain,” ujarnya.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 129 SIM yang diduga palsu dan 12 KTP yang diduga palsu. Petugas juga mengamankan 8 unit telepon genggam, 1 unit CPU, 2 printer, 2 alat pemotong kartu, 1 mesin laminating kartu, 2 unit mouse, 1 unit keyboard, 8 botol tinta printer, 1 rim bahan PVC, serta 7 paket SIM atau KTP.
Polisi turut memburu seorang bernama Nanang yang diduga berperan menyediakan perangkat komputer, mesin pres, dan alat pemotong kartu. Nanang juga disebut mengajari empat pelaku lainnya dalam proses pembuatan dan pencetakan SIM serta KTP palsu.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah pasal dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
“Pasal yang kami persangkakan kepada para tersangka adalah pasal 96 dan pasal 96A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan atau pasal 391 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Junto pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003, 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara atau denda 1 miliar,” jelas dia.