Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
PerbesarDivisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Selasa (10/11). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang terhadap Ahrie digelar sesuai jadwal.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/11).
Johnny mengatakan pemeriksaan etik dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Ahrie.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Polisi juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan penyadapan tersebut pada 30 Oktober 2026. Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Asep menyebut penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal.