Polri Kaji Banding Irjen Ahrie Sonta Usai Dipecat karena Kasus Penyadapan Presiden
PerbesarPolri akan memproses permohonan banding Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (10/11).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Ahrie telah menyatakan banding setelah mendengar putusan majelis etik.
Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” kata Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11).
Dalam sidang tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Ia juga dikenai sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sidang etik tersebut, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.
Adapun dalam kasus ini Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Polisi juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan penyadapan tersebut pada 30 Oktober 2026. Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.