Polri: Pidana Makar Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Masuk Tahap Penyidikan

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Polri mengembangkan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya ke arah tindak pidana makar. Dugaan makar ini disebut sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyidikan dugaan makar itu dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam kasus penyadapan, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Namun, Isir belum membeberkan sosok yang diduga terlibat dalam dugaan makar ini. Ia menegaskan, pihaknya juga masih akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri sosok pemberi perintah ke Listyo Sigit.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end-user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri yaitu Bapak LSP ini," ungkap Isir.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," sambungnya.

Di kasus penyadapan, Listyo Sigit cs dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.