Polri Ungkap Aturan Susunan Majelis Sidang Etik Listyo Sigit di Kasus Penyadapan

Polri menjelaskan mekanisme penentuan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, tidak ada perlakuan khusus dalam proses penegakan etik terhadap Listyo. Setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan, terlepas dari pangkat maupun jabatannya.
“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan, susunan majelis sidang KKEP diatur dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam aturan tersebut, majelis KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Pangkat anggota majelis dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau C. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.
Dengan ketentuan itu, sidang etik terhadap Listyo dapat melibatkan perwira tinggi Polri berpangkat jenderal atau setidaknya inspektur jenderal (Irjen).
Namun, Trunoyudo belum mengungkap lima perwira tinggi yang akan menjadi anggota majelis sidang tersebut. Polri masih menyiapkan jadwal pelaksanaan sidang melalui Divisi Propam.
“Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur bahwa sidang KKEP dapat dilaksanakan secara daring. Dalam Pasal 59 ayat (2), terduga pelanggar diperbolehkan mengikuti sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
