Puluhan Ribu Warga Prancis Demo, Protes Biaya Hidup Tinggi dan RUU Perlindungan Polisi
PerbesarPuluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota di Prancis pada Sabtu (14/11). Mereka menyuarakan beragam tuntutan, mulai dari persoalan biaya hidup, dugaan kekerasan polisi, hingga penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai dapat memperluas perlindungan hukum bagi aparat kepolisian.
Dikutip dari AFP, Minggu (15/11), Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 106 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Sebanyak 24 ribu di antaranya berunjuk rasa di Paris. Jumlah tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, serikat mahasiswa memperkirakan jumlah massa jauh lebih besar, yakni mencapai 200 ribu orang. Hampir separuh dari jumlah itu disebut berkumpul di ibu kota.
Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pelajar, serikat pekerja, hingga aktivis gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest). Sejumlah demonstran mengibarkan bendera Prancis dan memanjat patung saat menyampaikan aspirasi.
Di Paris, massa meneriakkan slogan "Tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian". Sebagian lainnya menuntut Presiden Emmanuel Macron mundur dan menyuarakan slogan "Semua orang membenci polisi". Ada pula demonstran yang membawa boneka berukuran besar dengan topi bertuliskan "Lord Macron".
Gelombang demonstrasi dan aksi blokade sekolah menengah telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya dukungan terhadap kelompok sayap kanan dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan.
Pemilu tersebut akan menentukan pengganti Macron, yang menjabat sejak 2017.
Tolak RUU yang Perluas Perlindungan Polisi
Salah satu isu utama yang memicu demonstrasi kali ini adalah RUU di parlemen yang mengatur perlindungan hukum bagi polisi ketika menggunakan senjata api.
Para pendukung aturan tersebut, termasuk partai sayap kanan yang dipimpin kandidat presiden Marine Le Pen, menilai perubahan itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada petugas. RUU tersebut mengatur asumsi bahwa polisi bertindak dalam rangka membela diri ketika menggunakan senjata.
Namun, kelompok aktivis menilai ketentuan itu berisiko membuat polisi lebih sulit dimintai pertanggungjawaban ketika menggunakan kekuatan secara berlebihan. Mereka khawatir aturan tersebut menghambat penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat.
Adrien, pemain selo berusia 20 tahun yang bergabung dengan orkestra sukarelawan dalam demonstrasi di Paris, mengatakan penolakan terhadap RUU tersebut menjadi salah satu fokus aksi.
"Kami merasa takut saat datang ke unjuk rasa, dan jika impunitas mereka diperkuat, rasa takut itu justru akan semakin besar," ujarnya.
Ia juga mengenang insiden pada bulan lalu ketika gas air mata mengenai para musisi yang tengah mengikuti aksi demonstrasi.
Dalam beberapa pekan terakhir, sebagian besar demonstrasi berlangsung damai. Namun, sejumlah insiden kekerasan tetap terjadi dan memunculkan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, termasuk terhadap remaja.
Pekan lalu, sejumlah pengacara menyebut kekerasan polisi dalam demonstrasi baru-baru ini menyebabkan cedera berat hingga kehilangan anggota tubuh, seperti tangan, kaki, dan mata.
Demonstran Kecam Respons Pemerintah
Aksi protes juga berlangsung di sejumlah kota lain. Di Bordeaux, Prancis barat daya, Josette, 72 tahun, ikut menyuarakan tuntutan melalui lagu-lagu protes.
"Anak-anak saya sebenarnya melarang saya datang," ujarnya.
"Namun, saya sangat berterima kasih kepada kaum muda yang telah menginisiasi gerakan ini."
"Mereka memberi kita harapan di saat kita seolah sedang meluncur menuju bencana—dengan planet yang kian memanas serta gerakan sayap kanan yang semakin berani dan tanpa rasa malu."
Sementara di Toulouse, Prancis selatan, Kenza, 28 tahun, yang bekerja sebagai spesialis hukum suaka, mengecam penanganan pemerintah terhadap demonstrasi.
"Represi terhadap pengunjuk rasa adalah tindakan yang tidak dapat diterima—terlebih lagi ketika yang menjadi korban adalah anak-anak," katanya.
Di sejumlah kota, polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Paris, Bordeaux, dan Nantes.
Di Lyon, aparat setempat turun tangan untuk melindungi tim reporter televisi yang diserang oleh sejumlah demonstran.
Di tengah gelombang protes, tingkat popularitas Macron dilaporkan berada di titik terendah sejak menjabat sebagai presiden pada 2017. Pemerintah juga menghadapi keterbatasan anggaran karena tengah berupaya menekan utang negara.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan kandidat dari kelompok kiri radikal, Jean-Luc Melenchon, berada di posisi kedua dalam survei menjelang pemilihan presiden tahun depan. Sementara itu, kelompok kanan-tengah masih menghadapi kesulitan untuk menentukan satu kandidat.
Serikat Pekerja Siapkan Mogok Kerja
Gelombang demonstrasi diperkirakan berlanjut. Serikat pekerja menyerukan aksi mogok kerja pada Selasa mendatang setelah menolak tawaran pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 0,6 persen.
Mereka menilai kenaikan tersebut tidak cukup untuk menjawab tuntutan pekerja dan menyebutnya hanya sebagai "remah-remah".
Sebelumnya, aksi mogok kerja yang dipimpin serikat pekerja pada Kamis pekan lalu menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Menurut data resmi, lebih dari 500 ribu orang turun ke jalan di seluruh Prancis.