Rapat Bareng Kapolri, Waka Komisi III Ngaku Keluarganya Ikut Disadap Listyo Dkk: Saya Kaget, Bingung

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengaku menjadi korban penyadapan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diungkap Polri. Mereka menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohammad Rano Alfath, mengaku terkejut setelah mengetahui anggota keluarganya turut masuk dalam data penyadapan. Ia menyebut ayah, ibu, dan adiknya ikut tercatat.
"Yang lebih kaget lagi, Pak Kapolri, saya terus terang dari awal saya sangat kaget. Saya juga bingung, apa hubungannya saat saya buka data keluarga saya ikut dimasukkan sebagai bagian dari itu (penyadapan)? Bapak saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya? Saya bingung. Enggak ada kaitan, kok. Bukan apa-apa," kata Alfath kepada Kapolri dalam rapat.
Alfath mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika penyadapan hanya menyasar dirinya sebagai pimpinan Komisi III DPR. Namun, ia mempertanyakan alasan keluarganya ikut menjadi sasaran.
"Kalau saya yang dimasukkan tapping sebagai pimpinan Komisi III, enggak ada masalah. Mungkin dianggap apa dan lain-lain, mau dicek atau dan lain-lain, silakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal lain di luar itu kan aneh," ujarnya.
Ia meminta Kapolri mengusut tuntas motif penyadapan tersebut. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri alasan sejumlah pihak menjadi sasaran, mulai dari Presiden, elite politik, aktivis, organisasi, hingga masyarakat umum.
Alfath juga mengaku khawatir penyadapan terhadap anggota keluarganya memiliki tujuan lain, termasuk kemungkinan kriminalisasi.
"Apa mau coba kriminalisasi keluarga terus ditarik ke unsur politiknya? Apalagi saya lihat di situ banyak tokoh-tokoh politik, aktivis, bisa jadi masyarakat-masyarakat biasa, lho," kata dia.
Selain Alfath, anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam juga mengaku menjadi korban penyadapan. Ia meminta Polri mengusut keterlibatan pihak-pihak yang diduga menyadap anggota DPR.
"Terima kasih Bapak Kapolri telah mengungkapkan kasus penyadapan karena saya juga ikut disadap. Saya juga korban penyadapan," kata Dek Gam.
Dek Gam bahkan meminta Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka jika ditemukan bukti bahwa tindakan mereka bertujuan merong-rong kepala negara dan kedaulatan negara.
"Kalau hanya tanggung-tanggung, ya yang nyadap juga nggak ada gunanya. Saran dari kami, Pak Kapolri, orang-orang empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus undang-undang penyadapan, pasal-pasal penyadapan. Tapi kalau memang terbukti sudah merong-rong kepala negara, kedaulatan negara, dibawanya ke makar, Pak," ujarnya.
Ia juga meminta Polri mengungkap jika ada anggota DPR yang terlibat dalam kelompok penyadapan tersebut. Dek Gam menyebut pihaknya akan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menindak anggota DPR yang terbukti terlibat.
"Dan berikutnya, Pak, kalau ada juga anggota DPR yang ikut-ikut main di kelompok-kelompok itu, Pak, yang empat orang itu, tolong kasih tahu kami, Pak. Kasih tahu ketua MKD. Ketua MKD akan menindak tegas, akan kita pecat anggota DPR yang ikut terlibat di kelompok penyadapan tersebut, Pak," tegas Dek Gam.
Sementara anggota Komisi III DPR Safaruddin meminta Polri menelusuri pihak yang diduga menerima manfaat dari hasil penyadapan. Ia juga mendorong penyidik mengusut sumber pendanaan operasional penyadapan dengan berkoordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Dan di sini ada yang penerima manfaat hasil sadapan ini. Siapa orang itu yang penerima manfaat? Pak Listyo Sigit, Kapan Kapolri? Tidak ada urusan dengan partai politik. Atasannya sendiri, presiden itu kan jabatan politik. Berarti sudah ada memang untuk mengganti presiden," kata Safaruddin.
Safaruddin menduga penyadapan terhadap Presiden merupakan bagian dari persiapan untuk menggulingkan kepala negara. Namun, ia meminta penyidik membuktikan dugaan tersebut melalui proses hukum.
Ia menyatakan Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
"Akar tunggang, akar serabut, akar apa, pokoknya semua akar akan diungkap saja semuanya, Pak. Kami akan mendukung sepenuhnya, Pak," jelas Safaruddin.
