Satgas PRR Targetkan 49 Ribu Huntap di Aceh Rampung Desember 2027, Sebagian Selesai 2026

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera terus menggalakkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Pemerintah menargetkan seluruh 49.184 unit huntap rampung paling lambat akhir 2027, dengan mempercepat pembangunan serta mengubah pola pelaksanaan agar pengerjaan lebih efektif.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan hingga saat ini sebanyak 1.758 unit huntap telah selesai dibangun atau sekitar 3,57 persen dari total target. Sementara itu, 1.221 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
"Pembangunan huntap menunjukkan 1.758 unit telah selesai dari target pembangunan 49 ribu unit, dan 1.221 dalam proses," kata Safrizal saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Forkopimda terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh di Banda Aceh, Kamis (19/11).
Safrizal menegaskan, pemerintah tidak ingin penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana kembali molor. Seluruh target harus dituntaskan pada 2027 tanpa menyisakan pekerjaan yang harus dilanjutkan ke tahun berikutnya.
"Sebagian kita selesaikan di 2026 ini dan terakhir final di Desember 2027 dan kita tidak berharap ini meluncur ke 2028. Saat ini kita sedang on going process," ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, Satgas PRR juga menyiapkan perubahan mekanisme pembangunan huntap insitu atau rumah yang dibangun kembali di atas lahan asal milik warga.
Jika sebelumnya pembangunan dilakukan secara terpusat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai 2027 pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Menurut Safrizal, perubahan pola kerja ini menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan hunian masyarakat di wilayah masing-masing.
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Satgas PRR juga telah menerbitkan aturan mengenai tata kelola dan manajemen baru untuk mempercepat penyelesaian huntap insitu yang pembiayaannya bersumber dari APBN melalui BNPB.
"Ini sudah ada peraturannya, sudah diundangkan, tinggal disosialisasikan dengan kepala daerah, bupati dan wali kota," katanya.
Selain menyiapkan percepatan melalui perubahan mekanisme kerja, pembangunan huntap di Aceh juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta organisasi nonpemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat dukungan sumber daya dan pembiayaan untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Safrizal menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pemulihan Aceh berjalan lebih cepat dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya tempat tinggal yang layak, dapat terpenuhi.
