Serap TKD Tambahan Rp 11 M, Jembatan Panti di Rambatan Direkonstruksi Jadi Permanen-Tangguh Bencana
PerbesarSetahun telah berlalu sejak bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi Pulau Sumatera pada akhir November tahun lalu. Namun, pemulihan pasca bencana masih berlanjut di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Di antara pemulihan yang terus dikebut ialah mengembalikan fungsi konektivitas vital transportasi darat yang diharapkan menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
Di Sumatera Barat upaya ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR).
Dengan memanfaatkan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, proyek Penggantian Jembatan Panti (P.070) direalisasikan untuk menghadirkan jembatan permanen berstandar tinggi yang tahan terhadap ancaman bencana alam.
TKD Tambahan adalah tambahan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, penutupan kurang bayar, atau menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah. Dana tambahan ini di luar alokasi anggaran reguler.
Untuk tahun 2026, Provinsi Sumatera Barat memperoleh TKD Tambahan sebesar Rp 535 miliar. Per 30 Oktober, menurut data Ditjen Keuda Kemendagri, realisasi TKD Tambahan provinsi ini mencapai Rp 170 miliar atau 31,78 persen.
Pekerjaan fisik sektor infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan ini berlokasi persis di ruas jalan Batusangkar–Ombilin, Nagari V Kaum & Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Struktur baru jembatan ini dirancang dengan bentang panjang 25 meter dan lebar badan jalan 6 meter. Jembatan juga dilengkapi trotoar dan dinding jembatan masing-masing selebar 1 meter di sisi kiri dan kanan.
Urgensi penggantian atau rekonstruksi jembatan ini tergolong sangat mendesak dan prioritas. Pasalnya, jembatan lama mengalami rusak parah. Jembatan itu ambruk dihantam bencana banjir bandang serta lahar dingin (galodo) dampak erupsi Gunung Marapi pada Mei 2024.
Ruas jalan Batusangkar–Ombilin sendiri merupakan urat nadi perekonomian sekaligus jalur sibuk. Ia menghubungkan mobilitas antarkabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok.
Sejak jembatan utama putus, arus kendaraan terpaksa dialihkan melintasi jembatan darurat di samping lokasi proyek. Kapasitasnya terbatas, apalagi sistem buka-tutup diberlakukan.
Keterbatasan kapasitas tonase jembatan darurat yang maksimal hanya 5 ton membuat truk angkutan logistik besar tidak dapat melintas secara normal. Ini memicu antrean panjang.
Warga juga mengeluhkan polusi debu yang pekat di musim panas. Sebaliknya jalan becek berlumpur saat hujan.
Kini harapan mulai bangkit setelah jembatan baru dikerjakan. Rekonstruksi jembatan ini didanai melalui TKD Tambahan dengan nilai kontrak sebesar Rp 11 miliar. Pekerjaan fisik di lapangan dipercayakan kepada kontraktor pelaksana CV Nadha Permata dengan masa waktu pelaksanaan selama 173 hari kalender.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan per akhir Oktober 2026, progres fisik telah mencapai 48,77 persen. Pihak kontraktor memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dokumen kontrak (on track) tanpa keterlambatan. Pekerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Rancang bangun dan konstruksi jembatan disesuaikan secara cermat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi perbukitan vulkanik terjal dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berarus deras.
Struktur bangunan bawah mengandalkan dua unit abutment (ABT 1 dan ABT 2) serta dinding penahan tanah (retaining wall/repening) di tepi sungai untuk menopang struktur atas dan menahan desakan tanah.
Seluruh pekerjaan struktur bawah telah tuntas 100 persen. Diharapkan ia tangguh mengatasi risiko terjangan air bah. Untuk struktur atas, proyek menerapkan rangka baja kelas B (B25), dilengkapi boks dan herder.
Sebanyak 100 persen material rangka baja telah tiba di lokasi. Material ini siap memasuki tahap perakitan rangka (erection) setelah umur beton pondasi tercapai optimal. Pihak pelaksana juga menyiagakan alat berat dan personel selama 24 jam penuh di lokasi guna mengamankan kelancaran lalu lintas darurat.
Pengawas sekaligus humas kontraktor pelaksana CV Nadha Permata, Edi Andirya, mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
"Kami bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Konstruksi ini menggunakan rangka baja struktur dan material rangkanya sudah berada di lokasi kegiatan. Terkait metode pemilihan konstruksi, hal tersebut merupakan kewenangan pihak PU dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR). Kami selaku rekanan hanya melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak," ujar Edi.
Edi menambahkan cuaca ekstrem aliran sungai serta kesiapan tahapan konstruksi lanjutan menjadi tantangan tersendiri. Namun pihaknya mampu mengatasi secara cepat agar proses pembangunan selesai sesuai target di akhir Desember.
"Kami menghadapi cuaca ekstrem. Alhamdulillah sejak bulan ini pekerjaan pondasi abutment 1 (ABT 1) dan abutment 2 (ABT 2) telah selesai. Oleh karena itu, potensi kendala bencana di Daerah Aliran Sungai (DAS) insyaallah sudah teratasi dan tidak menjadi hambatan lagi. Terkait progres, insyaallah tidak ada keterlambatan," terangnya.
Dampak pemulihan akses ini sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar, sebagaimana diungkapkan warga Nagari Rambatan, Asmidar (50). Asmidar mengatakan kondisi jembatan sangat memprihatinkan karena saat hujan akan becek, tapi dipenuhi debu yang mengganggu saat musim panas.
"Sejak bencana galodo 2024 selalu terjadi kemacetan di jalur ini karena banyaknya kendaraan yang lewat," ungkap dia.
"Kami berharap cepat selesai dibangun, dengan demikian akses jalur ini kembali lancar. Karena, kondisi saat ini sangat meresahkan. Jika hujan jalanan akan becek, sementara jika musim panas, debu jalan akan mengepul yang mengganggu penglihatan dan pernapasan," sebut Asmidar.
Rekonstruksi jembatan ini merujuk pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, dokumen tunggal panduan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi Sumatera.
Dokumen Renduk PRRP menetapkan prinsip utama Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) dengan mengintegrasikan mitigasi bencana pada setiap perencanaan konstruksi agar aset publik yang dibangun tahan terhadap bahaya di masa depan.
Dalam kerangka kebijakan pendanaan, Renduk PRRP juga menggariskan relaksasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025–2026 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026.
Pemda memperoleh TKD Tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Langkah afirmatif ini dirancang khusus guna menyediakan ruang fiskal memadai dan meningkatkan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi rehabilitasi-rekonstruksi infrastruktur secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
Kasatgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya akuntabilitas serta pengawasan terhadap seluruh sumber pembiayaan yang telah disalurkan ke pusat maupun daerah.
“Kita harapkan kegiatan percepatan rehabilitasi/rekonstruksi ini dilakukan pusat, oleh K/L (kementerian dan lembaga) dengan anggaran Rp 29,9 triliun dan juga di daerah dengan tambahan-tambahan TKD (transfer ke daerah). Inilah yang kami lakukan pengawasan, mengevaluasi. Kita lakukan selain setiap minggu, kami meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran itu menyampaikan kepada media dan kepada seluruh kepala daerah seperti dalam kegiatan saat ini,” ujar Tito.