Sulit Berikan Perlindungan kepada TKI Ilegal
PerbesarBadan Reserse Kriminal (Bareskrim) memang telah menemukan modus baru perdagangan orang, yaitu dengan melalui jalur umrah. Meski sudah ada moratorium yang telah mengatur larangan pengiriman TKI ke 15 negara di Timur Tengah, namun pengiriman TKI ilegal ke negara-negara Timur Tengah malah meningkat.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan pihaknya sulit untuk memberikan perlindungan kepada korban.
"Susah untuk melakukan perlindungan karena selain ilegal, mereka tidak ada datanya di Kemenlu dan BNP2TKI. Korbannya sudah ribuan dan masih terus berlanjut," tutur Lalu di Kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
PerbesarTidak hanya pihak Kemenlu, Bareskrim pun juga kesulitan untuk mengungkap siapa dalang di balik masuknya TKI ilegal ke 15 negara Timur Tengah yang sudah dilarang. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri, Birgjen pol Heri Rudolf Nahak menuturkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPOO) mensyaratkan harus adanya korban jika ingin diusut tuntas.
"Kalau seandainya korban tidak melapor atau tidak terjadi masalah di sana, seperti gaji tidak dibayar, dieksploitasi, disiksa, maka sulit bagi kami untuk menyusuri siapa yang memasukkan mereka. Ini yang menjadi kesulitan kami selama ini sehingga kami mengharapkan kepada masyarakat agar melapor kalau ada kegiatan pengiriman tenaga kerja yang tidak prosedural karena kalau sudah berangkat ke sana tanpa prosedur dan dapat pekerjaan, maka tidak ada laporan," tutur Heri.
Baca juga: Jumlah TKI Ilegal ke Timur Tengah Meningkat Pesat
Baca juga: Rata-rata 200 TKI di Serawak Malaysia Meninggal Tiap Tahun
Heri juga menuturkan adanya dugaan kerja sama antara oknum pegawai di kedutaan dengan pelaku yang berada di Arab Saudi. Hal ini juga dibenarkan oleh Lalu. Namun sayangnya, pihaknya belum melakukan tindakan karena informasinya masih belum valid.
"Ada informasi keterlibatan kedutaan. Ini belum valid dan masih didalami. Kita belum bisa melakukan tindakan karena di kedutaan unsurnya juga terpecah-pecah," terangnya.