Survei IPO Catat Mayoritas Publik Nilai Kondisi Ekonomi-Politik Indonesia Baik
PerbesarDirektur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mencatat penilaian publik terhadap kondisi nasional di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik dan keamanan, penegakan hukum, hingga sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi nasional dan situasi politik-keamanan. Namun, penilaian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi keuangan rumah tangga. Mayoritas responden mengaku masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Dalam survei tersebut, sebanyak 62% responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik, sedangkan 5% menilainya sangat baik. Dengan demikian, total responden yang memberikan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi mencapai 67%.
Sementara itu, 32% responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk. Adapun 1% lainnya tidak tahu atau tidak memberikan penilaian.
"Ini kami menanyakan bagaimana responden menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini, tapi ekonomi yang dimaksud adalah ekonomi dalam skala nasional, artinya belum tentu kondisi yang dinilai betul-betul yang mereka rasakan dalam sehari-hari,” kata Dedi dalam Rilis Survei Refleksi 2 Tahun Kabinet Merah Putih secara daring, Sabtu (24/10).
58% Responden Alami Keterbatasan Keuangan
Meski mayoritas menilai kondisi ekonomi nasional baik, hasil survei IPO menunjukkan kondisi keuangan rumah tangga responden belum sepenuhnya mencerminkan penilaian positif tersebut.
IPO mengukur kecukupan uang yang dimiliki responden untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hasilnya, hanya 42% responden yang menyatakan uang mereka lebih dari sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rinciannya, sebanyak 2% responden menyatakan uang yang dimiliki sangat mencukupi, sedangkan 40% lainnya menilai uang mereka mencukupi.
Sementara itu, 36% responden mengaku uang yang dimiliki hanya sekadar cukup atau pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, jika kelompok ini digabungkan dengan responden yang menyatakan uangnya tidak mencukupi, total responden yang mengalami keterbatasan keuangan mencapai 58%.
Angka tersebut lebih tinggi 16 poin persentase dibandingkan kelompok responden yang merasa mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan uang yang dimiliki.
Dedi menilai, terdapat perbedaan antara persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional dan keadaan keuangan rumah tangga masing-masing.
"Kalau ini kemudian disandingkan dengan persepsi ekonomi memang ada semacam dilema. Artinya mereka tidak hanya menilai kondisi ekonomi yang baik itu berkaitan dengan kondisi diri sendiri, tapi mungkin melihat kondisi secara umum yang melibatkan orang lain. Tapi begitu disandingkan dengan kondisi keuangan rumah tangga itu sebetulnya agak sedikit kebalikannya,” katanya.
Selain mengukur persepsi terhadap ekonomi nasional dan kecukupan keuangan rumah tangga, IPO juga mengukur tingkat kepuasan responden terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Hasilnya, 23% responden menyatakan puas dan 6% menyatakan sangat puas. Dengan demikian, total responden yang menyatakan puas mencapai 29%.
Sementara itu, 28% responden menyatakan cukup puas. Di sisi lain, 37% responden menyatakan tidak puas dan 4% sangat tidak puas. Jika digabungkan, tingkat ketidakpuasan mencapai 41%.
Bahlil Paling Banyak Dapat Nilai Positif di Bidang Ekonomi
IPO turut mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat tinggi yang menangani bidang ekonomi.
Hasilnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperoleh tingkat kepuasan tertinggi, yakni 31,1%. Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 4,5%, kemudian Menteri Pariwisata Widiyanti Putri dengan 2,0%.
Sebanyak 64,1% responden tidak menjawab atau tidak memberikan penilaian terhadap menteri maupun pejabat setingkat menteri di bidang tersebut.
68% Menilai Kondisi Politik dan Keamanan Baik
Selain ekonomi, IPO mengukur penilaian publik terhadap kondisi politik dan keamanan di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 62% responden menilai kondisi politik dan keamanan saat ini baik, sedangkan 3% menyatakan sangat baik. Total responden yang memberikan penilaian positif mencapai 68%.
Di sisi lain, 23% responden menilai kondisi politik dan keamanan buruk, sementara 7% menilainya sangat buruk. Adapun 2% responden tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dedi menyampaikan, IPO juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap menteri dan pejabat tinggi yang bertanggung jawab di bidang politik dan keamanan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 13,5%. Posisi berikutnya ditempati Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan 4,9%, disusul Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebesar 3%.
Menurut Dedi, jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap pejabat di bidang politik dan keamanan mencapai 42,7%, lebih tinggi dibandingkan kelompok responden yang memberikan penilaian terhadap pejabat di bidang ekonomi.
59% Nilai Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Buruk
Berbeda dengan penilaian terhadap kondisi ekonomi serta politik dan keamanan, persepsi publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi justru cenderung negatif.
Dalam survei IPO, sebanyak 48% responden menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini buruk. Sebanyak 11% lainnya menilai sangat buruk. Dengan demikian, total responden yang memberikan penilaian negatif mencapai 59%.
Sementara itu, 36% responden menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi baik. Adapun 5% responden tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
"Berkaitan dengan kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara umum saat ini. Mungkin ini adalah respons yang di antara bidang lain yang yang penilaian buruknya jauh lebih tinggi. Dengan rincian 48% responden menilai kondisinya buruk dan 11% menilai sangat buruk, sehingga total persepsi negatif mencapai 59%. Sementara itu 36% responden menilai kondisinya baik dan 5% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab,” tutur Dedi.
IPO juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pejabat yang menangani penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 5,3%. Setelah itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperoleh 4,9%, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendapat 4,2%.
Dedi menjelaskan, penilaian tersebut berasal dari 32,6% responden yang memberikan jawaban. Ia menyoroti rendahnya tingkat kepuasan yang diberikan kepada para pejabat di bidang tersebut, termasuk kepada tokoh dengan angka tertinggi.
69% Menilai Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Baik
Di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, mayoritas responden juga memberikan penilaian positif. Sebanyak 69% responden menilai kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia baik. Meski demikian, masih terdapat 23% responden yang menilai kondisi tersebut buruk dan 3% yang menilainya sangat buruk.
Dengan demikian, total responden yang memberikan penilaian negatif mencapai 26%. Sementara itu, 5% responden tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Dalam pengukuran kepuasan terhadap menteri dan pejabat tinggi di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 31,3%. Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 27,0%, kemudian Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebesar 21,5%.
Dedi menyebutkan, tingkat respons terhadap pejabat di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan yang tertinggi dibandingkan bidang lain yang diukur dalam survei tersebut. Total responden yang memberikan penilaian mencapai 72,5%.
"Padahal Menteri Kebudayaan kalau dari sisi dampak terhadap masyarakat secara umum mungkin tidak tidak mereka rasakan, tapi karena mungkin aktivitas dan juga publikasi aktivitas dari kementerian tersebut yang cukup baik sehingga dipersepsikan juga baik oleh masyarakat,” tutur Dedi.
69% Nilai Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Baik
Penilaian positif juga terlihat pada bidang pembangunan manusia dan infrastruktur. Dalam survei IPO, sebanyak 64% responden menilai kondisi pembangunan manusia dan infrastruktur baik. Sebanyak 5% lainnya menilai sangat baik, sehingga total penilaian positif mencapai 69%.
Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap kondisi pembangunan manusia dan infrastruktur di Indonesia.
Adapun dalam penilaian terhadap kinerja menteri dan pejabat tinggi di bidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 26,5%. Posisi berikutnya ditempati Menpora Erick Thohir dengan 14,7%, Abdul Mu'ti sebesar 4,8%, Maruarar Sirait sebesar 3%, dan Yandri Susanto sebesar 2%.
Dedi menyoroti peningkatan perhatian publik terhadap Erick Thohir dalam survei kali ini. Menurutnya, nama Erick sebelumnya belum muncul sebagai salah satu pejabat yang memperoleh perhatian publik dalam penilaian bidang pembangunan manusia dan infrastruktur.
"Erick Thohir sebetulnya dalam catatan Indonesia Political Opinion cukup menarik karena di survei sebelumnya nama Erick Thohir belum ter-mention menjadi yang apa namanya yang mendapatkan atensi dari publik. Tapi mungkin ini karena ada momentum dari aktivitas Menpora sehingga Erick Thohir kali ini bisa cukup melesat masuk ke jajaran menteri yang dianggap berprestasi di bidang pembangunan manusia dan infrastruktur,” pungkas Dedi.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan dalam periode 12-20 Oktober 2026 dengan menggunakan metode survei multistage random sampling. Survei ini menggunakan 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Penelitian ini diawali dengan menentukan primary sampling unit (PSU) pada sejumlah kelurahan atau desa untuk menjadi sampel. Setelah desa-desa terpilih melalui data statistik, surveyor akan mendatangi desa-desa terpilih tersebut dengan menentukan masing-masing desa akan dipilih sebanyak 5 RT. Dari setiap RT akan dipilih 2 Kepala Keluarga (KK), kemudian dipilih 1 responden dari setiap KK.
Responden tersebar di 38 provinsi. Pembagian statistik 50% responden adalah laki-laki dan 50% lainnya adalah perempuan. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan tidak menjadi bagian dari TNI-Polri.