Tim Verifikasi Cawapres di MPR: Bambang Pacul Jadi Ketua Tim Ad Hoc, Habiburokhman Pimpin Verifikasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai Ketua Tim Ad Hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan, penetapan susunan kedua tim tersebut menjadi salah satu keputusan dalam rapat gabungan (ragab) yang diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani dalam konferensi pers usai ragab, Senin, (16/11).
Muzani menjelaskan, Tim Ad Hoc tersebut akan beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD. Tim ini akan bertugas mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait proses pemilihan dan pelantikan wapres.
Selain Tim Ad Hoc, MPR juga menetapkan susunan tim verifikasi untuk mendukung proses pengisian jabatan wapres yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11).
Muzani menyebut Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi, sedangkan Habiburokhman dipercaya menjadi ketua tim. Adapun posisi sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” tutur dia.
Pembentukan kedua tim tersebut dilakukan seiring persiapan MPR menggelar Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 9 Desember 2026.
Muzani menerangkan, proses pemilihan dan pelantikan wapres melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan baru sejak era reformasi.
Karena untuk pertama kalinya setelah reformasi, MPR akan memilih dan melantik wapres untuk mengisi jabatan yang kosong.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Muzani.
