Tito Izinkan Daerah Terdampak Bencana Sumatera Tetapkan Tanggap Darurat Lagi

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Sosialisasi UU SDI di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Dok. Kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Sosialisasi UU SDI di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang memperbolehkan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas.

Tito menjelaskan, kebijakan tersebut dikeluarkan setelah sejumlah kepala daerah mengeluhkan banjir susulan. Padahal wilayah mereka tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Ada beberapa bupati menyampaikan, 'Pak, gimana, Pak, kami sudah ini masa transisi rehab-rekon, tapi banjir lagi, seperti di Solok dan lain-lain?' Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi," kata Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Surat edaran tersebut telah diterbitkan Tito dan ditujukan kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera.

"Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi, kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi ulang dan berdampak cukup luas, silakan terapkan keluarkan surat tanggap darurat," jelasnya.

Menurut Tito, penetapan kembali status tanggap darurat akan mempermudah pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran dan penanganan bencana. Dalam kondisi tersebut, pengadaan kebutuhan darurat juga dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa proses lelang.

"Manfaatnya apa? Supaya dalam masa tanggap darurat ini mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat, dan kemudian kedua bisa penunjukan langsung, tidak perlu melalui proses lelang, ya keburu sudah masyarakat akan menderita, terlambat," jelasnya.

Terjadi 41 Bencana Susulan

Foto udara permukiman penduduk terdampak banjir bandang di Kampung Apa, Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat, Minggu (11/10/2026). Foto: Fitra Yogi/ANTARA FOTO

Tito mengungkapkan, sejak April hingga November 2026 tercatat sedikitnya 41 bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana besar pada November 2025.

Bencana susulan tersebut bahkan kembali merusak sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki pemerintah, termasuk jembatan dan wilayah yang sebelumnya sudah dibersihkan dari material lumpur.

"Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi, yang sudah diperbaiki dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur," pungkasnya.