Tjahjo: Gubernur Dukung Jokowi Jangan Dilihat Membelot

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mendagri Tjahjo Kumolo tiba di Gedung KPK. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Tjahjo Kumolo tiba di Gedung KPK. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungannya bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, termasuk di antaranya kader dari parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Partai Demokrat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap wajar ada kepala daerah mendukung paslon yang tidak diusung oleh partainya sendiri. Ia menjelaskan, ikut bergabungnya kepala daerah saat kampanye nanti karena mereka memiliki kepentingan untuk menyuarakan aspirasi daerahnya masing-masing.

"Walaupun gubernur itu dicalonkan oleh satu partai, gabungan partai politik, tetapi gubernur juga punya aspirasi. Harus menjalankan aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat," kata Tjahjo di Gedung Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Tjahjo kemudian menyatakan jika ada kepala daerah yang memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf, jangan langsung menyebut mereka sebagai pembelot. Akan tetapi, saat kampanye itulah mereka memiliki kesempatan untuk ikut berbicara soal kondisi masyarakat dan daerahnya.

"Kalau ada gubenur kader partai A menyatakan mendukung Jokowi, jangan dilihat gubernur ini membelot. Karena dia sebagai gubenur harus menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah. Ini harusnya clear di situ," jelas dia.

Dari sembilan gubernur baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi, setidaknya ada delapan di antaranya yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Termasuk Lukas Enembe yang berasal dari Demokrat yang notabene mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keputusan Demokrat memberikan dispensasi kepada 7 DPD yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 menuai pro dan kontra. 4 DPD di antaranya akan diberikan dispensasi, alias dibebaskan dari sanksi organisasi dengan alasan provinsi tersebut bukan lumbung Prabowo-Sandi.

Dua wilayah yang hampir pasti mendapatkan keistimewaan itu adalah Papua dan Sulawesi Utara, karena suara Jokowi di kedua provinsi tersebut masih menjadi mayoritas.