TNI Akan Tindak Tegas Paspampres yang Meminta Uang Pengamanan Jokowi
PerbesarTerdakwa kasus suap izin pengerukan empat pelabuhan, Adi Putra Kurniawan menyebut, pihaknya harus menyediakan uang operasiaonal untuk Paspampres sebesar Rp 100-150 juta setiap kali acara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Sabrar Fadhilah mengatakan, pihaknya akan menindaklalnjuti pernyataan Adi Putra dalam sidang. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah memerintahkan Puspom TNI dan Irjen TNI untuk menyelediki pernyataan ini.
"Puspom TNI dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh," kata Fadhilah melalui keterangannya, Senin (18/12).
Fadhilah memastikan, biaya operasional pengamanan Presiden yang dilakukan Paspampres yang sudah dianggarkan oleh TNI. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun anggota Paspampres untuk meminta setoran kepada pengundang Presiden.
Fadhilah menjelaskan, penyelidikan ini dilakukan untuk membuktikan pernyataan Adi Putra. Jika benar ditemukan adanya oknum yang melanggar aturan, Fadhilah memastikan tindakan tegas akan dilakukan.
"Menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini. Tentu, bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku," ucap Fadhilah.