Total 8 Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Minta Perlindungan LPSK

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin (kanan) bersama Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah (kiri) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan adanya penambahan dua saksi dalam kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Intinya sudah ada penambahan dua dari enam, sudah itu aja,” kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin.

Secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati meluruskan bahwa seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan. Menurut dia, belum terdapat permohonan pelindungan dari pihak yang berstatus sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.

“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Sri Suparyati.

Meski demikian, LPSK membuka peluang adanya pengajuan permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk justice collaborator, seiring perkembangan penanganan perkara.

Sri Suparyati menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.

Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya penambahan permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.

Diketahui, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.