Ucap Jokowi Saat Sidang Tahunan MPR/DPR: Apresiasi hingga Ekonomi Perlu Restart

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan DPR/MPR dalam rangka HUT ke-75 RI. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jokowi memakai baju adat dalam menyampaikan pidatonya.
Ada sejumlah hal yang disinggung Jokowi dalam pidatonya. Mulai dari apresiasi Jokowi untuk DPR hingga ekonomi harus segera bangkit kembali.
Berikut yang telah kumparan rangkum:
Jokowi Apresiasi DPR atas Kerja Cepatnya
Jokowi mengapresiasi kinerja anggota DPR RI dalam membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurut Jokowi, DPR telah bekerja cepat dengan membuat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
"Pemerintah dengan cepat melakukan perubahan rumus program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini melakukan realokasi anggaran dan dalam waktu singkat menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8).
"Terima kasih para anggota DPR atas kerja cepatnya," lanjut Jokowi yang disambut tepuk tangan para peserta rapat.
Jokowi Apresiasi MA dan MK Atasi Tunggakan Perkara dengan Teknologi
Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penanganan perkara.
Jokowi menyatakan meski saat ini pandemi corona masih melanda Indonesia, tak membuat proses persidangan terhenti. Ia mengatakan, MA telah memberikan layanan persidangan secara virtual untuk mengatasi situasi pandemi corona.
"Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka," ucap Jokowi.
Selain itu, kata Jokowi, MA juga terus memperluas akses bagi pencari keadilan dengan menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik.
"Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan," kata Jokowi.
Jokowi Minta Jangan Ada yang Merasa Paling Agamis atau Pancasilais
Jokowi menyinggung soal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan agar demokrasi harus menghargai orang lain.
"Demokrasi memang menjamin kebebasan namun kebebasan yang menghargai hak orang lain," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyebut demokrasi artinya tidak ada satu pun orang yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, sementara orang lain tidak benar.
"Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," tegasnya.
"Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," lanjut dia.
Jokowi Minta Media Tidak Dikendalikan untuk Mendulang Klik dan Like
Jokowi turut menyinggung soal peran media massa di era demokrasi yang kini lebih banyak dimainkan media online. Namun, Jokowi mengingatkan agar media online tidak bekerja hanya untuk klik dan like.
"Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa," ucap Jokowi.
"Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," lanjutnya.
Jokowi Singgung Lumbung Pangan Prabowo di Sidang Tahunan MPR/DPR
Jokowi juga turut sempat menyinggung soal lumbung pangan nasional. Jokowi mengatakan, di tengah pandemi corona saat ini, ketahanan pangan bangsa Indonesia harus dijaga.
"Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri," ujar Jokowi.
Selain menjaga rantai pasokan pangan, upaya menciptakan ketahanan pangan antara lain dengan menjamin efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi serta pengembangan metode korporasi petani.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat menyinggung program lumbung pangan nasional yang tanggung jawabnya diserahkan kepada Menhan Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, lumbung pangan Prabowo dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi.
Jokowi: Bajak Momentum Krisis karena Corona untuk Lakukan Lompatan Besar
Jokowi mengajak semua pihak menjadikan pandemi COVID-19 sebagai lompatan besar untuk mengubah negara menjadi lebih baik. Ajakan ini disampaikan Jokowi kepada seluruh kelompok masyarakat, mulai dari ulama, tokoh budaya hingga kelompok masyarakat lainnya.
Menurut dia, krisis ekonomi dan kesehatan yang diakibatkan pandemi corona harus dimanfaatkan menjadi sebuah lompatan besar.
"Menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar," kata Jokowi.
"Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini," lanjut Jokowi.
Tentu saja, kata Jokowi, lompatan besar itu bisa dilakukan dengan menciptakan strategi di bidang ekonomi, hukum dan budaya. Peningkatan seluruh sektor di kondisi saat ini bisa memberikan banyak manfaat untuk negara.
Jokowi: Sekarang Indonesia Kelas Menengah Atas, 25 Tahun Lagi Jadi Negara Maju
Jokowi pun memaparkan kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menurut Jokowi, momentum krisis saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Adapun tahun ini, Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country".
- Jokowi.
Menurut Jokowi, dalam 25 tahun lagi saat usia Indonesia mencapai 100 tahun, dan saat itu lah Indonesia bisa menjadi negara maju.
"25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju," jelasnya.
"Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan," tambahnya.
Jokowi Singgung Kemandirian Energi: BBM dari Sawit hingga Baterai Mobil Listrik
Jokowi terus mendorong upaya untuk membangun kemandirian energi. Jokowi mengatakan pada 2019 lalu, Indonesia sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20.
Sedangkan tahun ini Indonesia mulai memproduksi dengan B30. Dengan upaya tersebut, Jokowi mengklaim impor minyak berhasil ditekan.
“Kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019,” ungkap Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi saat ini PT Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100. Yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit. Kini produk tersebut tengah di uji coba di dua kilang. Menurut Jokowi, jika uji coba ini berhasil maka program D100 akan mampu menyerap sawit produksi petani.
“Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus melakukan hilirisasi bahan mentah lainnya secara besar-besaran. Antara lain pengolahan batu bara menjadi methanol dan gas, pembangunan kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Contohnya biji nikel yang kini berhasil diolah menjadi baterai mobil listrik.
Jokowi Akui Pembagian Bansos Saat Pandemi Tak Mudah
Jokowi mengakui menggelontorkan bansos untuk masyarakat selama pandemi bukan sesuatu yang mudah. Apalagi Indonesia saat ini tak hanya berhadapan dengan isu kesehatan, tapi juga isu sosial.
“Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji. Sesuatu yang tidak mudah,” ungkap Jokowi.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bansos kepada UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Pemerintah juga membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bansos dan Program Prakerja.
Untuk itu, Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya untuk melakukan perubahan rumusan program antara lain dengan menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini dan melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat.
Siasat Presiden Jokowi Tarik Investasi: Bangun Kawasan - kawasan Industri
Jokowi juga menyinggung cara menarik investasi dengan membangun kawasan industri. Jokowi menjelaskan, kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Subang-Majalengka dan Batang. Kawasan ini diharapkan mampu mengundang investasi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi musa yang belum bekerja.
“Dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri,” katanya.
Jokowi: Pemerintah Tak Main-main Berantas Korupsi, Hukum Tak Pandang Bulu
Jokowi pun menyinggung soal pemberantasan korupsi. Jokowi menegaskan, pemerintahannya selalu serius dalam memberantas korupsi.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Jokowi.
"Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," tambah Jokowi.
Selain itu, ia mengatakan pemberantasan korupsi harus tetap menganut prinsip perlindungan HAM. Sebab, kecepatan dan ketepatan dalam penegakan hukum tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Jokowi Ibaratkan Ekonomi saat Ini Seperti Komputer: Lagi Hang, Harus Direstart
Jokowi banyak menjelaskan kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, saat ini semua negara, mulai dari negara miskin, berkembang, termasuk negara maju, sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah.
"Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32 persen. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan," ujar Jokowi.
Dia pun mengibaratkan kondisi ekonomi semua negara, termasuk Indonesia, saat ini seperti komputer yang sedang macet. Semua negara pun harus menjalani proses mati sesaat.
"Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," jelasnya.
