Waka DPRD Jatim Turunkan Foto Gibran
PerbesarWakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpasang di ruang kerjanya. Foto tersebut diketahui sudah tidak terpajang sejak pekan lalu.
Deni mengatakan, pencopotan foto tersebut merupakan sikap politiknya. Namun, ia menegaskan tindakannya bukan didasari persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan persoalan personal terhadap figur tertentu, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Deni saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Deni mengatakan, legitimasi kepemimpinan tidak bisa hanya dianggap sebagai urusan personal. Menurutnya, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh penyelenggara pemerintahan.
"Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," ucapnya.
Deni berharap situasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia juga mengingatkan agar kesetiaan terhadap negara dan konstitusi selalu diprioritaskan di atas kepentingan individu maupun kelompok politik tertentu.
"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," ungkapnya.