Waka Komisi III Dukung Kapolri Usut Penyadapan Presiden, Singgung Skandal Intelijen di Negara Lain
PerbesarWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut praktik penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo bukanlah persoalan baru.
Sahroni mencontohkan skandal di salah satu negara besar, ketika direktur lembaga intelijen melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh publik, termasuk presiden, hingga mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 40 tahun.
“Sebenarnya yang dihadapi oleh Kapolri Jenderal Suyudi ini bukan hal baru. Jauh sebelumnya di salah satu negara besar juga pernah ada skandal penyadapan ilegal yang dilakukan direktur lembaga intelijen mereka langsung terhadap presiden dll," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/11).
"Dia sampai bisa mempertahankan kekuasaannya sampai 40 tahun lebih. Nah ini yang kita tidak mau dan takuti: penyadapan dilakukan untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain demi kekuasaan,” ujar Sahroni.
Menurut Sahroni, Kapolri Suyudi perlu memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi. Ia menegaskan tidak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan lembaga lain, terlebih hingga melampaui presiden.
“Karenanya, saya sangat mendukung Kapolri untuk mengusut kasus ini, mengingat kita juga adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak sipil dan keamanan privasi. Ini kasus contohnya sudah ada dan relevan selama puluhan tahun, dan tentunya kita tidak mau ini terjadi lagi," katanya.
"Ke depannya, tidak boleh lagi ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dibanding lembaga lain, apalagi presiden,” tutup Sahroni.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yakni pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, polisi menduga para tersangka juga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus ini bermula dari laporan seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik penyadapan tersebut pada 30 Oktober 2026. Selama proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Untuk kepentingan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 unit ponsel, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Asep menegaskan, penanganan perkara dugaan penyadapan tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan.